Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Opsen PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Bukan untuk Jangka Pendek

A+
A-
5
A+
A-
5
Opsen PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Bukan untuk Jangka Pendek

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menerapkan opsen atas PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN).

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan perekonomian saat ini membutuhkan kebijakan anggaran countercyclical dan harus bisa disesuaikan secara cepat baik melalui pemberian insentif, kebijakan tarif, dan kemudahan administrasi.

"Meskipun secara akademik opsen PPh dapat menjadi pajak daerah dan berdampak positif dalam meningkatkan peran serta pemda dalam pemungutan PPh orang pribadi, momentum penerapannya dalam jangka pendek kurang tepat," katanya, Rabu (15/9/2021).

Baca Juga: Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Namun, lanjut Ardian, opsen PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN akan tetap dipertimbangkan dalam pengaturan jangka panjang reformasi pajak daerah pada tahap berikutnya.

Seperti diketahui, salah satu jenis pajak baru yang diusulkan oleh pemerintah pada RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan menjadi kewenangan bagi pemda adalah opsen pajak.

Opsen PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN merupakan salah satu dari beberapa jenis opsen pajak yang dipertimbangkan pemerintah pada beberapa tahun yang lalu. Kala itu, opsen PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN sempat masuk dalam draf RUU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Baca Juga: Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Merujuk pada RUU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tertanggal 4 Juni 2018 yang diunggah oleh dpr.go.id, opsen PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh provinsi dan kabupaten/kota atas pokok PPh Pasal 21 serta Pasal 25/29 WPOPDN yang terutang yang dikenakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

Melalui RUU HKPD, pemerintah hanya mengusulkan tiga jenis opsen yaitu opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Bila RUU HKPD disetujui, opsen PKB dan BBNKB akan menjadi kewenangan pemkab/pemkot, sedangkan opsen MBLB akan menjadi kewenangan pemprov.

Baca Juga: DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Opsen PKB dan BBNKB diharapkan mampu menjadi sumber baru penerimaan pemkab/pemkot sekaligus menggantikan skema bagi hasil PKB dan BBNKB antara pemprov dan pemkab/pemkot.

Sementara itu, opsen pajak MBLB diharapkan bisa memberikan tambahan penerimaan bagi pemprov sekaligus meningkatkan kinerja pemprov dalam mengawasi kegiatan pertambangan di daerah. (rig)

Baca Juga: Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP
Topik : opsen pajak, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29, wajib pajak orang pribadi, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 15 September 2021 | 22:17 WIB
Adanya bbrp jenis pajak pusat didaerahkan seperti PBB-P2, BPHTB , penerimaan opsen PPh dan pajak lainnya...mk ada kecenderungan daerah kaya penerimaannya..akan boros penggunaannya... sebaiknya PAD yg lebih besar peningkatannya dapat dikontrol ketika pengajuan Anggaran Belanja ke Pusat... Atau paling ... Baca lebih lanjut

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 15 September 2021 | 22:12 WIB
Adanya bbrp jenis pajak pusat didaerahkan seperti PBB-P2, BPHTB , penerimaan opsen PPh dan pajak lainnya...maka ada kecenderungan daerah kaya penerimaannya..kurang efektif (boros) penggunaannya... sebaiknya PAD yg lebih besar peningkatannya dapat dikontrol ketika pengajuan Anggaran Belanja ke Pusat. ... Baca lebih lanjut

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 15 September 2021 | 22:12 WIB
Adanya bbrp jenis pajak pusat didaerahkan seperti PBB-P2, BPHTB , penerimaan opsen PPh dan pajak lainnya...maka ada kecenderungan daerah kaya penerimaannya..kurang efektif (boros) penggunaannya... sebaiknya PAD yg lebih besar peningkatannya dapat dikontrol ketika pengajuan Anggaran Belanja ke Pusat. ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak