Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Negosiasi Threshold Keuntungan Perusahaan Digital yang Kena Pajak Alot

A+
A-
1
A+
A-
1
Negosiasi Threshold Keuntungan Perusahaan Digital yang Kena Pajak Alot

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol. 

JAKARTA, DDTCNews – Penentuan ambang batas (threshold) keuntungan perusahaan digital yang dapat dikenai pajak dikatakan masih berlangsung alot.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan negosiasi yang paling alot terjadi pada penentuan ambang batas (threshold) keuntungan perusahaan digital yang akan dikenai pajak. Ada perbedaan keinginan negara-negara maju dengan negara berkembang.

"Di working parties nanti akan kita bahas, termasuk mengenai negara pasar dan negara IT. Kita bahas di situ termasuk juga mengenai beberapa threshold. Akan diatur semuanya," katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (2/3/2020).

Baca Juga: Ada Pandemi, Realisasi PPN Dalam Negeri Masih Capai 90% dari Target

John mengatakan gugus tugas akan menentukan dua threshold, yakni tentang pendapatan perusahaan digital secara global dan pendapatan dari suatu negara pasarnya. Perusahaan digital hanya akan bisa ditagih pajak jika pendapatannya telah melampaui kedua threshold tersebut.

Namun dalam negosiasi itu, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) mengusulkan nilai threshold tinggi, misalnya €750 juta (sekitar Rp11 triliun), agar tagihan pajaknya kecil. Sementara itu, negara-negara berkembang seperti Indonesia mengharapkan threshold yang lebih rendah.

Ketentuan teknis soal pajak digital itu masuk dalam pilar pertama (Unified Approach) yang harus diterima semua anggota. Rapat gugus tugas itu akan melibatkan 137 yurisdiksi untuk memastikan ketentuan pajak digital berlaku secara multilateral, bukan sekadar unilateral.

Baca Juga: Tobin Tax dan Pajak Digital Resmi Berlaku, Ini Penjelasan Pemerintah

"[Nilainya ditentukan] dari diskusi negara-negara itu," katanya.

John menambahkan persiapan untuk rapat Inclusive Framework tersebut telah dilakukan sejak setahun lalu. Menurutnya, ada tim dari DJP dan Badan Kebijakan Fiskal yang melakukan kajian, termasuk membuat simulasi threshold penghasilan perusahaan digital yang ideal dipungut pajak di Indonesia.

Rapat itu juga menjadi tindak lanjut dari pertemuan menteri keuangan dan bank sentral negara-negara anggota G20 untuk menarik pajak dari perusahaan digital, seperti Google dan Netflix. Ada tiga proposal prinsip dalam Unified Approach, meliputi user participation, marketing intangibles, dan sufficient economic presence.

Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan Pajak, Kontraktor Diharapkan Punya NPWP Cabang

John menyebut ketentuan pengenaan pajak digital akan dirumuskan dalam rapat Inclusive Framework di Berlin, Jerman, awal Juli 2020. Hasil rapat itu akan dibawa ke pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Jeddah, Arab Saudi, untuk disepakati dua pekan setelahnya. (kaw)

Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, unified approach, DJP, Kemenkeu
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Januari 2021 | 11:57 WIB
PIDANA PERPAJAKAN
Kamis, 14 Januari 2021 | 11:17 WIB
PMK 226/2020
Kamis, 14 Januari 2021 | 10:00 WIB
PMK 226/2020
Kamis, 14 Januari 2021 | 08:13 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 18 Januari 2021 | 21:45 WIB
RUST CONFERENCE 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 18:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 18:04 WIB
KABUPATEN KUDUS
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 17:41 WIB
VAKSINASI
Senin, 18 Januari 2021 | 17:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Senin, 18 Januari 2021 | 17:03 WIB
PEMBATASAN KEGIATAN
Senin, 18 Januari 2021 | 16:48 WIB
PROVINSI RIAU
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
INSENTIF PAJAK