Review
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Negosiasi Threshold Keuntungan Perusahaan Digital yang Kena Pajak Alot

A+
A-
1
A+
A-
1
Negosiasi Threshold Keuntungan Perusahaan Digital yang Kena Pajak Alot

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol. 

JAKARTA, DDTCNews – Penentuan ambang batas (threshold) keuntungan perusahaan digital yang dapat dikenai pajak dikatakan masih berlangsung alot.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan negosiasi yang paling alot terjadi pada penentuan ambang batas (threshold) keuntungan perusahaan digital yang akan dikenai pajak. Ada perbedaan keinginan negara-negara maju dengan negara berkembang.

"Di working parties nanti akan kita bahas, termasuk mengenai negara pasar dan negara IT. Kita bahas di situ termasuk juga mengenai beberapa threshold. Akan diatur semuanya," katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (2/3/2020).

Baca Juga: Ditjen Pajak Jamin Skema Pungutan PPN Produk Digital Bakal Sederhana

John mengatakan gugus tugas akan menentukan dua threshold, yakni tentang pendapatan perusahaan digital secara global dan pendapatan dari suatu negara pasarnya. Perusahaan digital hanya akan bisa ditagih pajak jika pendapatannya telah melampaui kedua threshold tersebut.

Namun dalam negosiasi itu, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) mengusulkan nilai threshold tinggi, misalnya €750 juta (sekitar Rp11 triliun), agar tagihan pajaknya kecil. Sementara itu, negara-negara berkembang seperti Indonesia mengharapkan threshold yang lebih rendah.

Ketentuan teknis soal pajak digital itu masuk dalam pilar pertama (Unified Approach) yang harus diterima semua anggota. Rapat gugus tugas itu akan melibatkan 137 yurisdiksi untuk memastikan ketentuan pajak digital berlaku secara multilateral, bukan sekadar unilateral.

Baca Juga: Pegawai DJP Mulai Masuk Kantor, Layanan Telepon Kring Pajak Dibuka

"[Nilainya ditentukan] dari diskusi negara-negara itu," katanya.

John menambahkan persiapan untuk rapat Inclusive Framework tersebut telah dilakukan sejak setahun lalu. Menurutnya, ada tim dari DJP dan Badan Kebijakan Fiskal yang melakukan kajian, termasuk membuat simulasi threshold penghasilan perusahaan digital yang ideal dipungut pajak di Indonesia.

Rapat itu juga menjadi tindak lanjut dari pertemuan menteri keuangan dan bank sentral negara-negara anggota G20 untuk menarik pajak dari perusahaan digital, seperti Google dan Netflix. Ada tiga proposal prinsip dalam Unified Approach, meliputi user participation, marketing intangibles, dan sufficient economic presence.

Baca Juga: Harga Produk Netflix Cs Naik karena Kena PPN? Ini Kata Dirjen Pajak

John menyebut ketentuan pengenaan pajak digital akan dirumuskan dalam rapat Inclusive Framework di Berlin, Jerman, awal Juli 2020. Hasil rapat itu akan dibawa ke pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Jeddah, Arab Saudi, untuk disepakati dua pekan setelahnya. (kaw)

Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, unified approach, DJP, Kemenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:01 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 01 Juni 2020 | 14:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 12:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 01 Juni 2020 | 11:02 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:41 WIB
HARI PANCASILA