Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Negara Ini Lirik Pengenaan Pajak Tarik Tunai Rp205 Juta Setahun

2
2

Ilustrasi. (foto:filingmantra)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah India tengah mempertimbangkan kemungkinan pengenaan pajak atas penarikan tunai senilai 1 juta rupee (sekitar Rp205 juta) dalam setahun.

Pemerintah meyakini penarikan tunai tahunan hingga lebih dari 1 juta rupee tidak diperlukan untuk sebagian individu dan bisnis. Meskipun keputusan akhir belum dibuat, pemerintah menegaskan tidak ingin membebani kelas menengah dan miskin.

“Langkah ini untuk mencegah penggunaan uang kertas, mempromosikan pembayaran digital, serta menindak uang gelap,” demikian informasi yang dilansir Business Today, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga: Pemerintah Paksa 12 Pejabat Pajak Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Proposal lain yang sedang dipertimbangkan adalah mandat autentikasi Aadhaar untuk semua penarikan tunai bernilai tinggi. Aadhaar merupakan nomor acak 12 digit yang dikeluarkan oleh Unique Identification Authority of India.

Pemerintah percaya bahwa langkah tersebut akan memudahkan untuk melacak individu dan mengecek pelaporan pajak. Dalam pertemuan Monetary Policy Committee (MPC) pekan lalu, Reserve Bank of India (RBI) mengumumkan penghapusan biaya pada transfer NEFT dan RTGS.

Kementerian keuangan meyakini bahwa hal tersebut akan membantu pemerintah dalam mempromosikan transaksi non tunai. Langkah itu juga sejalan dengan aturan lain yang diamanatkan oleh pemerintah untuk menjaga transaksi tunai tetap terkendali.

Baca Juga: Adopsi Transparansi Pajak, Negara Ini Serukan Adanya Sanksi

Pasalnya, beberapa tahun yang lalu, pemerintah mewajibkan pembayaran digital atau cek bagi korporasi untuk mengklaim manfaat dari pengeluaran bisnis. Saat ini, perusahaan besar melakukan pembayaran upah lebih dari 10.000 rupee melalui cek atau melalui transfer bank.

Kendati demikian, pengenaan pajak pada penarikan tunai ini masih terus dilihat. Pasalnya, United Progressive Alliance (UPA) pada satu dekade lalu telah memperkenalkan pajak transaksi tunai di perbankan, tapi menuai banyak perlawanan. Pajak itu ditarik beberapa tahun kemudian.

Jumlah yang dipertimbangkan saat ini yakni 1 juta rupee dalam setahun tergolong jauh lebih tinggi. Apalagi, pada 206, panel menteri tingkat tinggi merekomendasikan pajak atas penarikan tunai lebih dari 50.000 rupee. Namun, pajak penarikan tunai itu tidak diterapkan. (kaw)

Baca Juga: Terpilih Lagi Jadi Perdana Menteri, Modi Bakal Pangkas Tarif Pajak

“Langkah ini untuk mencegah penggunaan uang kertas, mempromosikan pembayaran digital, serta menindak uang gelap,” demikian informasi yang dilansir Business Today, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga: Pemerintah Paksa 12 Pejabat Pajak Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Proposal lain yang sedang dipertimbangkan adalah mandat autentikasi Aadhaar untuk semua penarikan tunai bernilai tinggi. Aadhaar merupakan nomor acak 12 digit yang dikeluarkan oleh Unique Identification Authority of India.

Pemerintah percaya bahwa langkah tersebut akan memudahkan untuk melacak individu dan mengecek pelaporan pajak. Dalam pertemuan Monetary Policy Committee (MPC) pekan lalu, Reserve Bank of India (RBI) mengumumkan penghapusan biaya pada transfer NEFT dan RTGS.

Kementerian keuangan meyakini bahwa hal tersebut akan membantu pemerintah dalam mempromosikan transaksi non tunai. Langkah itu juga sejalan dengan aturan lain yang diamanatkan oleh pemerintah untuk menjaga transaksi tunai tetap terkendali.

Baca Juga: Adopsi Transparansi Pajak, Negara Ini Serukan Adanya Sanksi

Pasalnya, beberapa tahun yang lalu, pemerintah mewajibkan pembayaran digital atau cek bagi korporasi untuk mengklaim manfaat dari pengeluaran bisnis. Saat ini, perusahaan besar melakukan pembayaran upah lebih dari 10.000 rupee melalui cek atau melalui transfer bank.

Kendati demikian, pengenaan pajak pada penarikan tunai ini masih terus dilihat. Pasalnya, United Progressive Alliance (UPA) pada satu dekade lalu telah memperkenalkan pajak transaksi tunai di perbankan, tapi menuai banyak perlawanan. Pajak itu ditarik beberapa tahun kemudian.

Jumlah yang dipertimbangkan saat ini yakni 1 juta rupee dalam setahun tergolong jauh lebih tinggi. Apalagi, pada 206, panel menteri tingkat tinggi merekomendasikan pajak atas penarikan tunai lebih dari 50.000 rupee. Namun, pajak penarikan tunai itu tidak diterapkan. (kaw)

Baca Juga: Terpilih Lagi Jadi Perdana Menteri, Modi Bakal Pangkas Tarif Pajak
Topik : tarik tunai, India
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG
Jum'at, 24 Mei 2019 | 17:11 WIB
NEPAL