BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membuka ruang bagi pemilik ijazah S-1 atau D-4 program studi (prodi) perpajakan untuk langsung memperoleh sertifikat konsultan pajak tanpa perlu USKP.
Pemberian sertifikat tanpa melalui ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) dilakukan melalui pengakuan ijazah. Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi pun mengatakan mekanisme pengakuan ijazah ini sedang dibicarakan Kemenkeu bersama pihak universitas.
“Kita ingin meng-encourage untuk bisa mengedukasi. Kita mau lihat dengan mereka, kampus-kampus. Kita harapkan nanti ada sinergi dari sisi materinya," ujar Heru, Selasa (2/1/2023).
Menurut Heru, kurikulum perpajakan di universitas perlu terus dikembangkan. Hal ini dilakukan agar lulusan S-1 dan D-4 prodi perpajakan mampu memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak yang membutuhkan.
“Kita sinergi dari sisi materinya. Kita belum bicara penyetaraannya, paling tidak kita bahas substansi dan kurikulum dulu," ujar Heru.
Seperti diketahui, seseorang yang memiliki ijazah S-1 atau D-4 prodi perpajakan sesungguhnya berhak memperoleh sertifikat konsultan pajak tingkat A. Hal ini telah diatur dalam Pasal 10 PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022.
Orang perseorangan langsung memperoleh sertifikat konsultan pajak tingkat A sepanjang ijazah S-1 atau D-4 prodi perpajakan diterbitkan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP).
Namun, hingga saat ini PPSKP masih belum memberikan pengakuan terhadap perguruan tinggi tertentu. "Saat ini PPSKP belum menetapkan perguruan tinggi yang ijazahnya dapat diakui," tulis PPPK dalam keterangan resminya.
Dengan demikian, untuk saat ini, lulusan S-1 atau D-4 prodi perpajakan tetap harus mengikuti USKP secara berjenjang untuk memperoleh sertifikasi tingkat A, B, dan C. Simak ‘Ada 3 Mekanisme Sertifikasi Konsultan Pajak’. (kaw)
