Berita
Senin, 21 September 2020 | 18:41 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Senin, 21 September 2020 | 17:45 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT
Senin, 21 September 2020 | 17:10 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 21 September 2020 | 17:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Review
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 21 September 2020 | 15:36 WIB
PENINJAUAN KEMBALI (6)
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Senin, 21 September 2020 | 17:24 WIB
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Reportase

Mulai Tahun Depan, Bayar Pajak Bisa Pakai Bitcoin

A+
A-
13
A+
A-
13
Mulai Tahun Depan, Bayar Pajak Bisa Pakai Bitcoin

Ilustrasi. (DDTCNews)

ZOUG, DDTCNews—Pemerintah negara bagian Zoug, Swiss membuka opsi pembayaran pajak menggunakan mata uang elektronik atau cryptocurrency mulai tahun depan.

Direktur Departemen Keuangan Kanton Zug Heinz Tannler mengatakan pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Bitcoin Suisse pada awal September 2020. Kerja sama diteken agar pembayaran pajak bisa dilakukan melalui mata uang elektronik.

"Zoug adalah rumah bagi banyak perusahaan cryptocurrency. Penting bagi kami untuk mempromosikan dan menyederhanakan penggunaan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari," katanya dikutip Selasa (15/9/2020).

Baca Juga: Malaysia Bidik Setoran Pajak Digital dari Korporasi Asing Hingga Rp1 T

Tinnier menambahkan kebijakan mengakomodasi mata uang kripto untuk pembayaran pajak merupakan hal signifikan. Untuk tahap awal ini, nilai pembayaran pajak melalui kripto akan dibatasi maksimal 100.000 franc Swiss atau setara dengan Rp1,6 miliar.

Jika tidak ada aral melintang, lanjutnya, Pemerintah Zoug mencanangkan wajib pajak orang pribadi atau badan mulai bisa membayar pajak menggunakan uang elektronik bitcoin dan ether tersebut pada Februari 2021.

Selain itu, Tinnier meyakini pemerintah negara bagian tidak akan mengalami kerugian dengan mengakomodasi skema pembayaran via mata uang elektronik yang terkenal memiliki volatilitas nilai tukar yang tinggi.

Baca Juga: Shortfall Pajak, Daerah Pinjam Dana ke Pusat Hingga Ratusan Triliun

Hal ini dikarenakan setiap pembayaran pajak dengan uang elektronik akan secara otomatis langsung dikonversi menjadi franc Swiss. Dengan demikian, penerimaan yang masuk ke kas negara bagian sudah dalam bentuk franc Swiss.

"Jadi, volatilitas cryptocurrency tidak berpengaruh karena pada pembayaran akhir dalam bentuk franc Swiss," paparnya.

Seperti dilansir Tax Notes International, Zoug bukan daerah pertama yang menerapkan metode pembayaran pajak menggunakan mata uang elektronik. Negara bagian Ohio, AS sudah melakukan hal serupa pada 2018.

Baca Juga: Pajak Digital Global Sulit Disepakati, OECD: AS Masih jadi Penghalang

Namun demikian, kebijakan negara bagian Ohio tersebut hanya bertahan setahun lantaran Pemerintah Ohio mengaku perlu meninjau lebih dalam kontrak yang dilakukan untuk memproses pembayaran pajak.

Selain itu, menurut Pemerintah Ohio, skema proses pembayaran melalui uang elektronik juga belum masuk dalam kamus administrasi negara bagian, sehingga regulasi pendukung perlu dibuat terlebih dahulu. (rig)

Baca Juga: Skema Pungutan Pajak Baru Disepakati, Dana Stimulus Ekonomi Siap Cair
Topik : swiss, negara bagian zoug, kripto, bitcoin, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 11 September 2020 | 18:45 WIB
INDIA
Jum'at, 11 September 2020 | 15:55 WIB
KENYA
Jum'at, 11 September 2020 | 14:28 WIB
JEPANG
Jum'at, 11 September 2020 | 11:56 WIB
REPUBLIK CEKO
berita pilihan
Senin, 21 September 2020 | 18:41 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Senin, 21 September 2020 | 17:45 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:24 WIB
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Senin, 21 September 2020 | 17:10 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 21 September 2020 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:43 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI