Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Mulai Tahun Depan, Bayar Pajak Bisa Pakai Bitcoin

A+
A-
13
A+
A-
13
Mulai Tahun Depan, Bayar Pajak Bisa Pakai Bitcoin

Ilustrasi. (DDTCNews)

ZOUG, DDTCNews—Pemerintah negara bagian Zoug, Swiss membuka opsi pembayaran pajak menggunakan mata uang elektronik atau cryptocurrency mulai tahun depan.

Direktur Departemen Keuangan Kanton Zug Heinz Tannler mengatakan pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Bitcoin Suisse pada awal September 2020. Kerja sama diteken agar pembayaran pajak bisa dilakukan melalui mata uang elektronik.

"Zoug adalah rumah bagi banyak perusahaan cryptocurrency. Penting bagi kami untuk mempromosikan dan menyederhanakan penggunaan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari," katanya dikutip Selasa (15/9/2020).

Baca Juga: Kementan Usul Impor Produk Pertanian Dikenakan Pajak Karbon

Tinnier menambahkan kebijakan mengakomodasi mata uang kripto untuk pembayaran pajak merupakan hal signifikan. Untuk tahap awal ini, nilai pembayaran pajak melalui kripto akan dibatasi maksimal 100.000 franc Swiss atau setara dengan Rp1,6 miliar.

Jika tidak ada aral melintang, lanjutnya, Pemerintah Zoug mencanangkan wajib pajak orang pribadi atau badan mulai bisa membayar pajak menggunakan uang elektronik bitcoin dan ether tersebut pada Februari 2021.

Selain itu, Tinnier meyakini pemerintah negara bagian tidak akan mengalami kerugian dengan mengakomodasi skema pembayaran via mata uang elektronik yang terkenal memiliki volatilitas nilai tukar yang tinggi.

Baca Juga: Menguak Cara AS Membiayai Perang Tanpa Pajak

Hal ini dikarenakan setiap pembayaran pajak dengan uang elektronik akan secara otomatis langsung dikonversi menjadi franc Swiss. Dengan demikian, penerimaan yang masuk ke kas negara bagian sudah dalam bentuk franc Swiss.

"Jadi, volatilitas cryptocurrency tidak berpengaruh karena pada pembayaran akhir dalam bentuk franc Swiss," paparnya.

Seperti dilansir Tax Notes International, Zoug bukan daerah pertama yang menerapkan metode pembayaran pajak menggunakan mata uang elektronik. Negara bagian Ohio, AS sudah melakukan hal serupa pada 2018.

Baca Juga: Meninjau Implikasi Reformasi Politik terhadap Sistem Pajak

Namun demikian, kebijakan negara bagian Ohio tersebut hanya bertahan setahun lantaran Pemerintah Ohio mengaku perlu meninjau lebih dalam kontrak yang dilakukan untuk memproses pembayaran pajak.

Selain itu, menurut Pemerintah Ohio, skema proses pembayaran melalui uang elektronik juga belum masuk dalam kamus administrasi negara bagian, sehingga regulasi pendukung perlu dibuat terlebih dahulu. (rig)

Baca Juga: Pengadilan Pajak Tolak Gugatan Tagihan Pajak Warisan Rp1 Triliun
Topik : swiss, negara bagian zoug, kripto, bitcoin, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Januari 2021 | 14:53 WIB
LATVIA
Selasa, 12 Januari 2021 | 14:15 WIB
AUSTRALIA
Selasa, 12 Januari 2021 | 13:45 WIB
KENYA
Selasa, 12 Januari 2021 | 10:50 WIB
MESIR
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN