Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Meski Mendesak Dilakukan, Digitalisasi Pajak Tak Boleh Terburu-Buru

A+
A-
3
A+
A-
3
Meski Mendesak Dilakukan, Digitalisasi Pajak Tak Boleh Terburu-Buru

Profesor Jennie Granger dari School of Accounting, Auditing, and Taxation UNSW Business School, bersama narasumber lainnya. (tangkapan layar)

SYDNEY, DDTCNews - Otoritas pajak diwanti-wanti agar tidak menjalankan digitalisasi sistem administrasi perpajakan secara ekstrem dalam waktu yang singkat.

Profesor Jennie Granger dari School of Accounting, Auditing, and Taxation UNSW Business School mengatakan adopsi teknologi informasi harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Tak cuma itu, transformasi ke arah digital juga perlu memiliki tujuan yang jelas agar relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

"Hal yang penting adalah memikirkan kembali apa yang menjadi target dari reformasi? Apa hal yang ingin dicapai dari suatu reformasi sistem administrasi pajak," ujar Granger dalam acara 14th International Tax Administration Conference yang diselenggarakan oleh UNSW, Rabu (24/11/2021).

Baca Juga: Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Berdasarkan pengalamannya ketika melakukan perombakan atas sistem administrasi pajak di Australia dan Inggris, Granger mengatakan otoritas pajak perlu turut mempertimbangkan manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari digitalisasi.

Menurut Granger, dalam proses digitalisasi perpajakan, tak jarang otoritas pajak cenderung memikirkan kepentingannya sendiri ketimbang secara berimbang juga memperhatikan manfaat bagi wajib pajak.

Agar reformasi sistem pajak melalui adopsi teknologi informasi berjalan sukses, ujarnya, otoritas juga perlu menimbang manfaatnya bagi wajib pajak, pemerintah, profesional perpajakan, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: Cryptocurrency Makin Populer, Negara Eropa Ini Ingin Kenakan Pajak

"Kesuksesan suatu reformasi seyogyanya tidak hanya dirasakan oleh fiskus, tetapi oleh semuanya," ujar Granger pada diskusi panel bertajuk Digital Disruption and Tax Administration Reform in the Digital Economy.

Digitalisasi sistem pajak perlu menghadirkan pengalaman yang positif bagi semua pihak. Bila tidak, reformasi yang dilakukan tak akan berjalan optimal.

Perlu dicatat pula, Granger mengingatkan, kehadiran teknologi informasi bagaimanapun tidak akan menggantikan peran manusia dalam sistem administrasi pajak. Peran manusia tetap diperlukan untuk memberikan human judgement atas penilaian-penilaian yang dihasilkan oleh teknologi dan AI.

Baca Juga: Pangkas Tarif Cukai BBM, Setoran ke Negara Ini Hilang Rp188 Triliun

"Meski pekerjaan yang kompleks nantinya bisa diselesaikan oleh AI, peran manusia tetap diperlukan untuk menciptakan hasil yang lebih baik," ujar Granger. (sap)

Topik : pajak internasional, digitalisasi administrasi pajak, digitalisasi pajak, pajak digital, reformasi pajak, UNSW

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Haris

Kamis, 25 November 2021 | 10:09 WIB
Digitalisasi pajak merupakan salah satu inisiatif bagi pemerintah untuk meningkatkan tax ratio. Proses digitalisasi dalam sistem perpajakan diyakini dapat mengubah beberapa hal fundamentalis, yang satu di antaranya adalah kepatuhan wajib pajak. Sebab, meningkatkan kepatuhan dan pembayaran pajak meru ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir