Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Merger Pelindo, Jokowi Ingin Ongkos Logistik Semakin Kecil

A+
A-
3
A+
A-
3
Merger Pelindo, Jokowi Ingin Ongkos Logistik Semakin Kecil

Presiden Joko Widodo. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya terus menekan biaya logistik setelah empat BUMN pelabuhan melakukan merger menjadi PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo.

Jokowi mengatakan biaya logistik yang tinggi membuat daya saing Indonesia kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurutnya, penggabungan BUMN pelabuhan menjadi salah satu strategi agar biaya logistik lebih rendah.

"Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama, sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," katanya, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Jokowi menuturkan biaya logistik pada negara kompetitor rata-rata sebesar 12%. Sementara itu, biaya logistik di Indonesia masih mencapai 23% sehingga masih tidak efisien.

Pemerintah terus membangun berbagai infrastruktur untuk mempermudah arus distribusi barang dan menurunkan biaya logistik. Adapun perintah penggabungan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV sudah disampaikan presiden sejak 7 tahun lalu.

Jokowi juga meminta Pelindo menjalin kerja sama dengan mitra di berbagai negara. Menurutnya, jaringan dan koneksi yang luas akan membuat produk-produk Indonesia lebih mudah terdistribusi ke berbagai belahan dunia.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

"Artinya apa? Produk-produk kita, barang-barang kita, bisa menjelajah ke mana-mana, masuk ke supply chain global. Gol-nya ke sana," ujarnya.

Presiden menambahkan penguatan sistem logistik akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk masuk ke dalam 8 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Menurutnya, proses merger akan terus dilanjutkan pada perusahaan-perusahaan kecil lainnya agar memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing. (rig)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?
Topik : daya saing investasi, biaya logistik, pertumbuhan ekonomi, presiden jokowi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:00 WIB
DENMARK

Tahun Depan, Tax Deduction untuk Perbaikan Rumah Dicabut

Selasa, 07 Desember 2021 | 11:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

2 Unit Apartemen di Depok Disita Ditjen Pajak, Ini Penyebabnya

Selasa, 07 Desember 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Realisasi Belanja Pemda Baru 67 Persen, Kemendagri Beri Solusi

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:17 WIB
JEPANG

Kerap Disalahgunakan, Fasilitas Pembebasan PPN Ini Dihapus

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya