Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Merger Pelindo, Jokowi Ingin Ongkos Logistik Semakin Kecil

A+
A-
3
A+
A-
3
Merger Pelindo, Jokowi Ingin Ongkos Logistik Semakin Kecil

Presiden Joko Widodo. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya terus menekan biaya logistik setelah empat BUMN pelabuhan melakukan merger menjadi PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo.

Jokowi mengatakan biaya logistik yang tinggi membuat daya saing Indonesia kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurutnya, penggabungan BUMN pelabuhan menjadi salah satu strategi agar biaya logistik lebih rendah.

"Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama, sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," katanya, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Jokowi menuturkan biaya logistik pada negara kompetitor rata-rata sebesar 12%. Sementara itu, biaya logistik di Indonesia masih mencapai 23% sehingga masih tidak efisien.

Pemerintah terus membangun berbagai infrastruktur untuk mempermudah arus distribusi barang dan menurunkan biaya logistik. Adapun perintah penggabungan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV sudah disampaikan presiden sejak 7 tahun lalu.

Jokowi juga meminta Pelindo menjalin kerja sama dengan mitra di berbagai negara. Menurutnya, jaringan dan koneksi yang luas akan membuat produk-produk Indonesia lebih mudah terdistribusi ke berbagai belahan dunia.

Baca Juga: Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

"Artinya apa? Produk-produk kita, barang-barang kita, bisa menjelajah ke mana-mana, masuk ke supply chain global. Gol-nya ke sana," ujarnya.

Presiden menambahkan penguatan sistem logistik akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk masuk ke dalam 8 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Menurutnya, proses merger akan terus dilanjutkan pada perusahaan-perusahaan kecil lainnya agar memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing. (rig)

Baca Juga: Faktur Pajak 2023 Tak Bisa Pakai NSFP 2022, WP Perlu Minta Kembali

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : daya saing investasi, biaya logistik, pertumbuhan ekonomi, presiden jokowi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Komit Rampungkan Proses Seleksi Calon Hakim Agung Awal Februari

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham