Fokus
Literasi
Senin, 19 Oktober 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:58 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (4)
Data & alat
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Jum'at, 09 Oktober 2020 | 17:53 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:57 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Komunitas
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 10:17 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 19 Oktober 2020 | 10:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Menyoal Konsep BUT pada Era Digitalisasi

A+
A-
2
A+
A-
2
Menyoal Konsep BUT pada Era Digitalisasi

GLOBALISASI dan perkembangan ekonomi telah mendorong banyak perusahaan asing untuk beroperasi di Indonesia melalui bentuk usaha tetap (BUT).

Konsep BUT tersebut sangat krusial untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan ada atau tidaknya BUT menentukan bisa atau tidaknya suatu yurisdiksi memajaki penghasilan perusahaan yang bukan wajib pajak dalam negerinya.

Definisi BUT atau yang sering disebut permanent establishment (PE) ini juga menjadi bahasan yang sangat intens di tingkat global. Definsi BUT juga menjadi aspek yang penting dalam upaya pencapaian konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital di bawah koordinasi OECD.

Baca Juga: DPR: Tidak Mungkin Ada Keringanan Pajak dengan Larangan PHK

Persoalan terkait konsep BUT inilah yang diangkat dalam buku yang berjudul Permanent Establishment: Erosion of a Tax Treaty Principle. Buku yang ditulis oleh Arvid Aage Skaar ini menjelaskan kriteria penentuan BUT yang dikaitkan dengan prinsip dalam perjanjian perpajakan (tax treaty).

Sebelumnya, buku ini sudah pernah diterbitkan pada 1991. Pada 2020, dikeluarkanlah edisi kedua untuk memberikan gambaran konsep BUT yang disesuaikan dengan isu yang saat ini terjadi.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan OECD Model, keberadaan BUT ditentukan dari ada atau tidaknya tempat usaha (place of business test) dan tempat usaha didirikan secara fisik di suatu lokasi tertentu (location test).

Baca Juga: Realisasi Penerimaan Minim, Masih Ada Pemutihan Pajak Kendaraan

Kemudian, terdapat hak wajib pajak untuk memanfaatkan tempat tersebut (right use test), digunakannya tempat usaha yang bersifat permanen (permanence test), dan kegiatan usaha sesuai definisi dalam aturan domestik suatu negara atau P3B (business activity test).

BUT dianggap tidak ada apabila salah satu kondisi tersebut tidak terpenuhi. Sayangnya, meningkatnya signifikansi ekonomi digital telah membuat kriteria penentuan BUT tersebut tidak memadai dan kurang relevan diterapkan untuk saat ini.

Keberadaan perusahaan di suatu negara mulanya dapat dideteksi dengan jelas berdasarkan keberadaan secara fisik. Akan tetapi, keberadaan dan aktivitas mereka saat ini menjadi tidak berwujud sehingga sulit untuk memungut pajak atas laba yang diperoleh.

Baca Juga: Ada Covid-19, Penerimaan Pajak Negara Ini Tumbuh 2,1%

Keadaan tersebut memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di suatu negara dan menghasilkan banyak keuntungan tanpa menimbulkan BUT di negara tersebut.

Saat ini, banyak perusahaan yang beroperasi dan memperoleh laba usaha di suatu negara tanpa adanya kehadiran fisik. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan yang dimaksud secara nyata melaksanakan kegiatan bisnis, termasuk pengumpulan data dan mengiklankan produknya.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, penulis menyampaikan perlu adanya modifikasi konsep BUT. Arahnya sudah terlihat jelas, penentuan ada atau tidaknya BUT seharusnya tidak lagi merujuk pada kehadiran fisik tetapi berbasis pada aktivitas bisnisnya di suatu negara.

Baca Juga: Tersangka Pengguna Faktur Pajak Fiktif Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

Perkembangan dan perubahan yang saat ini terjadi berimplikasi pada tax treaty yang dimiliki oleh setiap negara. Penulis menilai ketentuan dalam tax treaty juga harus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan setiap negara.

Permasalahannya saat ini ialah suatu instrumen atau kebijakan pajak tertentu belum tentu dapat mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi semua negara. Oleh karena itu, perlu ada kesepakatan antarnegara untuk menentukan hak pemajakan dan kebijakan pajak yang tepat.

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan yang diciptakan oleh perubahan sistem bisnis akibat perkembangan teknologi, adanya proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD 2017 dan instrumen multilateral telah berkontribusi untuk mengharmonisasikan kebijakan perpajakan antarnegara.

Baca Juga: Kembali Jadi Perdana Menteri, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dinaikkan

Pada bagian akhir, penulis menyarankan sebaiknya negara-negara meninggalkan prinsip atau kriteria penentuan BUT saat ini. Kemudian, konsep baru diusulkan di mana kewenangan memungut pajak seharusnya terletak pada negara sumber keuntungan atas suatu bisnis. Meski begitu, permanence test mungkin saja masih tetap bisa digunakan sebagai pertimbangan penentuan dari sisi administrasi pajaknya.

Adapun yang dimaksud permanence test ialah tempat usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya teratur dan permanen. Permanence test biasanya dilakukan dengan pendekatan duration test dengan cara melakukan penghitungan berapa lama keberadaan tempat usaha tersebut.

Secara keseluruhan, buku ini disusun secara komprehensif dan memberikan banyak infomasi. Penulis tidak terbatas menjelaskan konsep, kriteria, ataupun definisi BUT saja, tetapi ada pula perkembangan isu perpajakan yang dibahas dalam setiap babnya. Sejarah serta perkembangan konsep BUT juga dibahas.

Baca Juga: P3B Uni Emirat Arab-Israel Bakal Cepat Disepakati, Ini Toh Alasannya

Buku ini layak untuk dijadikan referensi untuk memahami konsep BUT dan isu yang berkembang saat ini. Tertarik membaca buku ini? Silakan datang ke DDTC Library!

Topik : buku, buku pajak, DDTC Library, bentuk usaha tetap, BUT, permanent establishment, PE
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 08:30 WIB
TURKI
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:58 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (4)
berita pilihan
Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:06 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:46 WIB
GUGATAN PERPU NO 2/2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:46 WIB
KOTA KEDIRI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:17 WIB
KOTA BOGOR
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:01 WIB
SINGAPURA
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:50 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:48 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:30 WIB
SELANDIA BARU
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:24 WIB
INSENTIF PAJAK