INSENTIF PPnBM

Menperin Optimistis Penjualan Mobil Lampaui 1 Juta Unit Tahun Ini

Dian Kurniati | Sabtu, 06 Maret 2021 | 07:30 WIB
Menperin Optimistis Penjualan Mobil Lampaui 1 Juta Unit Tahun Ini

Sejumlah mobil melintas di jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/2/2021). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) akan meningkatkan penjualan mobil tahun ini. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc)
 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) akan meningkatkan penjualan mobil tahun ini.

Agus memperkirakan penjualan mobil akan melampaui 1 juta unit sepanjang 2021. Volume distribusi mobil baru dari pabrik ke dealer (wholesales) pada 2020 hanya 532.027 unit, turun 44,5% dari tahun sebelumnya.

"[Pemberian insentif] dapat meningkatkan kinerja produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih menjadi di atas 1 juta unit pada tahun 2021, atau sama dengan kinerja produksi tahun 2019," katanya, Senin (1/3/2021).

Baca Juga:
Kemenperin: Manufaktur Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2023

Agus mengatakan insentif PPnBM DTP tidak hanya berdampak pada perusahaan industri mobil, tetapi juga industri bahan baku dan komponen dalam negeri terutama industri kecil menengah (IKM).

Menurutnya, industri otomotif menjadi salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, terdapat 22 pabrikan dengan didukung 1.500 industri komponen dari tier 1, 2, dan 3 dengan lebih dari 1,5 juta pekerja.

Secara rata-rata, sektor otomotif mampu menyumbang 10% terhadap PDB sektor industri, atau 25% terhadap PDB sektor industri apabila memasukkan ekosistem kendaraan bermotor.

Baca Juga:
Insentif Pajak Percepat Pembentukan Ekosistem Kendaraan Listrik

Agus melalui Keputusan Menteri Perindustrian No.169/2021 mensyaratkan mobil yang memperoleh insentif PPnBM DTP harus memenuhi komponen dalam negeri paling sedikit 70%. Dalam lampiran, dia memerinci 115 jenis komponen yang bisa masuk dalam perhitungan kandungan lokal.

Selain itu, dia memerinci 21 tipe mobil dari 6 perusahaan sebagai penerima insentif PPnBM DTP, yakni Toyota Yaris, Toyota Vios, Toyota Sienta, Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, Daihatsu Gran Max Minibus, Daihatsu Luxio, dan Daihatsu Terios.

Kemudian, ada Toyota Rush, Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross, Nissan Livina, Honda Brio RS, Honda Mobilio, Honda BRV, Honda HRV, Suzuki New Ertiga, Suzuki XL 7, dan Wuling Confero.

Baca Juga:
Kembangkan Kendaraan Listrik, Menperin Susun Peta Jalan

Agus mewajibkan perusahaan menyampaikan rencana pembelian lokal dan surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor kepada Kemenperin.

Selain itu, perusahaan wajib menyerahkan data kinerja penjualan mobil yang memperoleh insentif PPnBM DTP secara triwulanan. Semua laporan tersebut akan dievaluasi Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin dan lembaga verifikasi independen.

Jika hasil evaluasi menunjukkan perusahaan tidak melaksanakan ketentuan pembelian lokal minimum 70%, Agus menyebut Dirjen ILMATE dapat mengusulkan sanksi administratif dan/atau penghapusan tipe mobil dari daftar kendaraan bermotor penerima insentif PPnBM DTP.

Baca Juga:
Warning Jokowi ke Pabrik yang Bandel Hasilkan Polusi: Bisa Ditutup!

"Hal ini tentunya akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja industri bahan baku dan komponen dalam negeri terutama IKM sehingga mereka dapat bertahan menjalankan usahanya di tengah tekanan pandemi Covid-19," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 20/2021 sebagai payung hukum insentif PPnBM DTP pada kendaraan bermotor.

Terdapat 2 jenis mobil yang mendapatkan fasilitas PPnBM DTP yakni sedan atau station wagon dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc dan kendaraan bermotor 4x2 dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc.

Baca Juga:
Diskon Motor Listrik Rp7 Juta Resmi Diperluas, Satu KTP Satu Unit

Insentif PPnBM DTP akan terbagi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, fasilitas PPnBM DTP sebesar 100% berlaku pada masa pajak Maret hingga Mei 2021. Pada tahap kedua, insentif PPnBM DTP 50% diberikan pada masa pajak Juni 2021 hingga Agustus 2021.

Terakhir, insentif PPnBM DTP 25% diberikan pada September 2021 hingga Desember 2021. Menkeu juga telah memasukkan insentif PPnBM DTP pada kendaraan bermotor itu dalam klaster insentif usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN), dengan pagu Rp2,99 triliun. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

06 Maret 2021 | 22:22 WIB

Pemberian insentif PPnBM DTP diharapkan akan meningkatkan penjualan mobil karena harga mobil di pasaran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat apalagi mengingat daya beli masyarakat terhadap mobil menjadi anjlok di era pandemi ini.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 18 Februari 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenperin: Investasi Manufaktur Meningkat dalam 1 Dekade Terakhir

Minggu, 11 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenperin: Manufaktur Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2023

Minggu, 28 Januari 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung P3DN, Pemerintah Sudah Punya Berbagai Insentif Perpajakan

Jumat, 20 Oktober 2023 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Percepat Pembentukan Ekosistem Kendaraan Listrik

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi