Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

A+
A-
0
A+
A-
0
Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tahun 2022 menjadi periode penting bagi instansi yang dipimpinnya. Alasannya, 2022 merupakan tahun terakhir defisit APBN berada di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan semua jajaran Kemenkeu memiliki tugas untuk mengelola keuangan negara. Termasuk mengenai defisit yang melebar akibat pandemi Covid-19, lanjutnya, setiap pegawai Kemenkeu juga bertanggung jawab menjalankan amanat UU 2/2020.

"Saya berharap semua jajaran Kementerian Keuangan menyadari tugas kita masih sangat-sangat banyak dan berat, dan tidak ada rasa terlalu nyaman di dalam setiap posisi dan jabatan Anda," katanya usai pelantikan pejabat Kemenkeu, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%-5,9%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Sri Mulyani mengatakan APBN telah menjadi instrumen yang mampu terus mengawal penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, serta melindungi masyarakat dan dunia usaha. Namun di sisi lain, pengelolaan APBN juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 2/2020 yang hanya memberikan ruang pelebaran defisit hanya 3 tahun.

Sri Mulyani juga menyinggung bahwa pada Selasa (28/9/2021) kemarin pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati RUU APBN 2022 dengan defisit 4,85% PDB sebelum kembali ke bawah 3% pada 2023. Dia kemudian meminta jajarannya bekerja dengan baik agar konsolidasi fiskal berjalan seperti yang diharapkan.

Selain soal defisit, dia juga menyebut 2022 menjadi tahun penting karena Indonesia menjadi presidensi pertemuan G20. Melalui presidensi, negara-negara anggota G20 akan menyoroti Indonesia dari berbagai sisi seperti penanganan krisis kesehatan, pengelolaan keuangan negara, serta perlindungan yang diberikan untuk sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi Harus Kembali ke Konsumsi dan Investasi

"Kita harus mampu tidak hanya sekadar menunjukkan kemampuan Indonesia mengatasi tantangan global, namun yang lebih penting lagi kita bisa menyampaikan kepada masyarakat kita sendiri bahwa pemerintah bekerja sangat serius dan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sementara khusus pejabat yang hari ini dilantik, Sri Mulyani juga memberikan sejumlah pesan. Kepada Syurkani sebagai Direktur Pinjaman dan Hibah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dia meminta agar ilmu dan pengalamannya selama bertugas di Asian Development Bank (ADB) dapat diterapkan di Kemenkeu.

Menurutnya, Indonesia harus dapat menunjukkan kemampuannya mengelola setiap pinjaman dengan baik karena menjadi bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat. Pasalnya, Indonesia memiliki lingkungan politik dan persepsi masyarakat mengenai pinjaman yang masih perlu diedukasi.

Baca Juga: Wamenkeu: 2023 Pendapatan Negara Diperkuat, Belanja Negara Dipertajam

Pada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Sri Mulyani meminta agar bekerja memperkuat sistem informasi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Menurutnya, sistem informasi menjadi infrastruktur dasar bagi Kemenkeu agar dapat bekerja pada saat ini dan masa datang.

Adapun kepada Gatot Sugeng Wibowo sebagai Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Papua serta Nikodemus Sigit Rahardjo sebagai Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sri Mulyani menyampaikan pesan khusus agar mendukung penguatan ekonomi di Papua. Setelah UU Otonomi Khusus Papua disahkan, Kemenkeu harus ikut berperan dalam memastikan kekhususan itu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Tentu dalam hal ini mendukung agar mereka mampu meningkatkan nilai tambah dari bumi Papua, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi, baik industri maupun dari kegiatan lainnya untuk ekspor maupun perekonomian nasional," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Belanja Modal Kuartal I/2022, Wamenkeu: Sudah Balik Normal

Topik : defisit APBN, defisit anggaran, kinerja fiskal, belanja negara, Presidensi G-20

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Insentif Perpajakan, Realisasi Dana PEN Baru Rp22,6 Triliun

Senin, 28 Maret 2022 | 16:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ibu Kota Pindah, Kontribusi Ekonomi Jatim Disebut Bisa Kalahkan DKI

Selasa, 22 Maret 2022 | 17:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Soal Kesepakatan Pajak Global, Sri Mulyani: Agar WP Tidak Petak Umpet

Selasa, 22 Maret 2022 | 10:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ramadhan Jadi 'Booster' Pertumbuhan Ekonomi 2022, Begini Kata Wamenkeu

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran