Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

A+
A-
0
A+
A-
0
Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tahun 2022 menjadi periode penting bagi instansi yang dipimpinnya. Alasannya, 2022 merupakan tahun terakhir defisit APBN berada di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan semua jajaran Kemenkeu memiliki tugas untuk mengelola keuangan negara. Termasuk mengenai defisit yang melebar akibat pandemi Covid-19, lanjutnya, setiap pegawai Kemenkeu juga bertanggung jawab menjalankan amanat UU 2/2020.

"Saya berharap semua jajaran Kementerian Keuangan menyadari tugas kita masih sangat-sangat banyak dan berat, dan tidak ada rasa terlalu nyaman di dalam setiap posisi dan jabatan Anda," katanya usai pelantikan pejabat Kemenkeu, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: Ada UU HPP, Kemenkeu Yakin Defisit 2022 Lebih Rendah dari 4,85% PDB

Sri Mulyani mengatakan APBN telah menjadi instrumen yang mampu terus mengawal penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, serta melindungi masyarakat dan dunia usaha. Namun di sisi lain, pengelolaan APBN juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 2/2020 yang hanya memberikan ruang pelebaran defisit hanya 3 tahun.

Sri Mulyani juga menyinggung bahwa pada Selasa (28/9/2021) kemarin pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati RUU APBN 2022 dengan defisit 4,85% PDB sebelum kembali ke bawah 3% pada 2023. Dia kemudian meminta jajarannya bekerja dengan baik agar konsolidasi fiskal berjalan seperti yang diharapkan.

Selain soal defisit, dia juga menyebut 2022 menjadi tahun penting karena Indonesia menjadi presidensi pertemuan G20. Melalui presidensi, negara-negara anggota G20 akan menyoroti Indonesia dari berbagai sisi seperti penanganan krisis kesehatan, pengelolaan keuangan negara, serta perlindungan yang diberikan untuk sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Laporan Ditjen Pajak Terbaru, Ada 9 WP Kena Gijzeling Sepanjang 2020

"Kita harus mampu tidak hanya sekadar menunjukkan kemampuan Indonesia mengatasi tantangan global, namun yang lebih penting lagi kita bisa menyampaikan kepada masyarakat kita sendiri bahwa pemerintah bekerja sangat serius dan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sementara khusus pejabat yang hari ini dilantik, Sri Mulyani juga memberikan sejumlah pesan. Kepada Syurkani sebagai Direktur Pinjaman dan Hibah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dia meminta agar ilmu dan pengalamannya selama bertugas di Asian Development Bank (ADB) dapat diterapkan di Kemenkeu.

Menurutnya, Indonesia harus dapat menunjukkan kemampuannya mengelola setiap pinjaman dengan baik karena menjadi bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat. Pasalnya, Indonesia memiliki lingkungan politik dan persepsi masyarakat mengenai pinjaman yang masih perlu diedukasi.

Baca Juga: Ditjen Pajak Rilis Laporan, Begini Kilas Balik Kinerja Tahun 2020

Pada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Sri Mulyani meminta agar bekerja memperkuat sistem informasi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Menurutnya, sistem informasi menjadi infrastruktur dasar bagi Kemenkeu agar dapat bekerja pada saat ini dan masa datang.

Adapun kepada Gatot Sugeng Wibowo sebagai Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Papua serta Nikodemus Sigit Rahardjo sebagai Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sri Mulyani menyampaikan pesan khusus agar mendukung penguatan ekonomi di Papua. Setelah UU Otonomi Khusus Papua disahkan, Kemenkeu harus ikut berperan dalam memastikan kekhususan itu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Tentu dalam hal ini mendukung agar mereka mampu meningkatkan nilai tambah dari bumi Papua, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi, baik industri maupun dari kegiatan lainnya untuk ekspor maupun perekonomian nasional," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Camat dan Lurah Ikut Terjun Tagih Pajak, Penerimaan PBB Lampaui Target

Topik : defisit APBN, defisit anggaran, kinerja fiskal, belanja negara, Presidensi G-20

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 September 2021 | 15:30 WIB
RAPBN 2022

Roadmap Pembiayaan Utang Disarankan Masuk APBN, Seperti Apa?

Kamis, 09 September 2021 | 21:00 WIB
RUU KUP

Ramai-Ramai RUU KUP: Di Balik Kontroversi, Ada Urgensi

Selasa, 07 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Reformasi Regulasi Pajak, Sri Mulyani Minta Dukungan DPR

Minggu, 05 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Alasan Sri Mulyani Tak Ingin Terlalu Cepat Pacu Penerimaan Pajak

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki