Berita
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Mengupas Celah Hukum dan Cara Korporasi Menghindari Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Mengupas Celah Hukum dan Cara Korporasi Menghindari Pajak

MEMBAYAR pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Namun, tidak sedikit wajib pajak yang tidak patuh dengan cenderung ingin meminimalkan atau bahkan menghilangkan seluruh jumlah pajak yang harus dibayarnya.

Praktik ini dikenal dengan istilah tax avoidance atau penghindaran pajak. Banyak dari praktik ini justru dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dianggap ‘legal’. Meski demikian, praktik ini tetaplah menyalahi kewajiban yang dilimpahkan kepada wajib pajak oleh undang-undang.

Buku berjudul “Loophole Games: a Treatise on Tax Avoidance” yang ditulis Smarak Swain ini mengungkapkan berbagai ‘celah’ yang terdapat dalam lingkup hukum, terutama dalam konteks hukum perpajakan.

Baca Juga: Asosiasi Sebut Insentif Pajak Dorong Pembelian Mobil

Celah-celah tersebut kerap kali digunakan oleh banyak korporasi untuk melakukan penghindaran pajak secara 'legal'. Selain itu, penulis juga merangkum seluruh struktur skema penghindaran pajak yang telah dimuat semuanya dalam satu buku ini.

Penulis menyatakan upaya penghindaran pajak hanya bisa dilakukan dalam batasan prinsip akuntansi dan hukum. Lalu, celah yang terdapat dalam peraturan dimanfaatkan sehingga menjadikan praktik penghindaran pajak melalui suatu “legal ways” menjadi tidak terbatas.

Secara keseluruhan, buku ini dibagi ke dalam emam bagian utama. Mula-mula, pembahasan dimulai dengan mengungkapkan bagaimana korporasi melakukan meminimalkan jumlah keuntungannya guna menghindari kewajibannya untuk membayar pajak.

Baca Juga: Masalah Utang Saat Pandemi, Kebijakan Pajak Jadi Solusi Tunggal

Penulis juga mengeksplorasi berbagai cara yang digunakan korporasi untuk menyembunyikan jumlah keuntungannya di antaranya seperti dengan melakukan penangguhan keuntungan serta memanipulasi segmen laporan perusahaannya.

Pembahasan dilanjutkan dengan bahasan mengenai profit shifting. Pada umumnya, praktik ini banyak digunakan perusahaan multinasional dengan memanfaatkan jaringan intragrup perusahaannya yang berada di yurisdiksi-yurisdiksi yang memiliki tarif pajak rendah.

Tidak lupa, penulis membahas base erosion atau upaya penggerusan basis pajak sehingga mengurangi penerimaan pajak oleh negara. Selain itu, pembahasan dilanjutkan mengenai transaksi palsu yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan perantara pihak ketiga.

Baca Juga: Kementan Usul Impor Produk Pertanian Dikenakan Pajak Karbon

Pada bagian akhir, penulis menutup buku ini dengan menyajikan pembahasan mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara terang-terangan. Praktik dilakukan di antaranya melalui bursa efek serta dengan memanfaatkan perusahaan Shell dan jaringan hawaladar.

Dalam membahas praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara terang-terangan, penulis juga menyajikan bahasan mengenai modus operandi yang dilakukan berbagai sindikat terorganisir untuk memfasilitasi upaya penggelapan pajak mereka.

Sindikat-sindikat terorganisir seperti sindikat pasar saham, sindikat perusahaan Shell, dan jaringan hawaladar seringkali memfasilitasi tindakan pencucian uang gelap dan pemasukannya ke berbagai rekening formal.

Baca Juga: Menguak Cara AS Membiayai Perang Tanpa Pajak

Pembahasan dalam buku ini menjadi makin menarik karena turut menyajikan putusan-putusan dari pengadilan India serta beberapa negara lainnya. Penulis juga mengungkapkan 'modus operandi' yang dimuat dalam kasus pada putusan-putusan tersebut.

Pada dasarnya, buku ini berhasil menyajikan contoh-contoh empiris yang terkait dengan pembahasan teori. Dengan adanya penyajian kasus-kasus praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh para sindikat, buku ini menjadi menarik bagi banyak pembaca.

Buku ini sangat berguna tidak hanya bagi aparat pemerintah, akademisi, dan auditor forensik, tapi juga bagi pihak-pihak manajemen perusahaan agar menyadari bagaimana cara kerja sindikat dan mendeteksi 'accomodation entry' yang dibuat atas perintah sindikat tersebut. Tertarik membaca buku ini? Silakan anda baca langsung di DDTC Library. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Perjelas Ketentuan PPN Soal Konsinyasi, Begini Isi Drafnya

Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, penghindaran pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

stellanana

Kamis, 19 November 2020 | 20:46 WIB
Aplikasi PROLIKE kami membantu selebritas pedagang Internet besar meningkatkan popularitas dan membutuhkan anda untuk membantu kami dalam nge-Like. Aplikasi kami memberi anda keuntungan dan satu penyelesaian. Setiap komisi Rp2.800-RP3.200 lebih banyak tugas yang anda lakukan lebih banyak uang yan ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 13:17 WIB
SPANYOL
Kamis, 14 Januari 2021 | 11:30 WIB
BELANDA
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN