Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Memberi Kepastian untuk Wajib Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Memberi Kepastian untuk Wajib Pajak

Ilustrasi.

JUMAT, 29 Maret 2019. Wajib pajak terlihat memadati Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet. Beberapa dari mereka juga bisa berinteraksi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tengah berkunjung untuk meninjau aktivitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kunjungan wajib pajak ke kantor pajak memang selalu meningkat pada musim pelaporan SPT Tahunan. Meskipun Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan saluran digital, wajib pajak masih memilih untuk berkunjung dengan alasan agar lebih pasti jika ada asistensi petugas.

Namun, bisa jadi, situasi tersebut tidak akan terlihat pada masa mendatang. Bukan hanya dampak dari pembatasan interaksi langsung karena pandemi, melainkan juga faktor kualitas layanan digital yang terus diperkuat DJP. Berbagai video tutorial juga disediakan untuk memudahkan wajib pajak.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Digitalisasi layanan memang sudah dimulai DJP sebelum pandemi terjadi. Bersamaan dengan rencana penyesuaian berbagai kebijakan, dalam reformasi perpajakan jilid III, otoritas juga telah mencanangkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Dari sini terlihat DJP telah memanfaatkan peluang adanya perkembangan teknologi digital. Langkah ini patut diapresiasi karena membawa harapan terciptanya sistem informasi administrasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan.

Dengan compliance risk management (CRM) serta berbagai instrumen teknologi terbaru, seperti big data, advanced analytics, artificial intelligence, dan robotic process automation, digitalisasi administrasi pajak dapat membentuk profil wajib pajak. Treatment pelayanan akan lebih personal.

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Tidak hanya pelayanan, proses bisnis pengawasan juga akan menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan implementasi data analytics yang terus berjalan akan membuat sistem administrasi pajak juga dapat memberikan rekomendasi treatment yang tepat dalam pengawasan wajib pajak.

Bagaimanapun, digitalisasi administrasi pajak akan menciptakan transparansi antara otoritas dan wajib pajak. Transparansi tersebut sudah seharusnya diikuti dengan pemberian kepastian sehingga semua aspek, termasuk risikonya, bisa diprediksi.

Namun, perlu diingat, kepastian yang dimaksud juga menyangkut jaminan kerahasiaan data wajib pajak. Transparansi yang tercipta dari digitalisasi administrasi pajak tetap dibatasi dengan berbagai prosedur yang ketat. Apalagi, sesuai dengan UU KUP, data wajib pajak bersifat rahasia.

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Penanganan terhadap data memang krusial. Terlebih, DJP sudah memiliki akses yang sangat luas untuk mendapatkan data dan informasi dari berbagai pihak. Otoritas juga telah memanfaatkan skema kerja sama pertukaran informasi (exchange of information) dengan negara lain.

Dalam laporan bertajuk Keeping It Safe yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dinyatakan kerahasiaan informasi wajib pajak selalu menjadi landasan mendasar dari sistem perpajakan.

Untuk memiliki keyakinan dalam sistem perpajakan dan mematuhi kewajiban berdasarkan hukum, wajib pajak perlu memiliki keyakinan adanya jaminan informasi tidak diungkapkan secara tidak tepat, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan

Mudah untuk mengidentifikasinya. Pengungkapan secara sengaja bisa muncul dari sistem dan prosedur yang diterapkan pada level internal otoritas. Oleh karena itu, prosedur mengenai akses terhadap pengolahan hingga pemanfaatan data harus dibuat ketat.

Sementara pengungkapan secara tidak sengaja bisa muncul dari faktor eksternal seperti risiko kejahatan siber (cyber crime). Pemantauan operasional teknologi digital harus terus berjalan sehingga kebocoran data tidak terjadi.

Mengutip kembali pidato Sri Mulyani dalam DJP IT Summit 2021, “Penggalian potensi tetap dilakukan. Namun, pada saat yang sama juga menjaga privacy, secrecy atau kerahasiaan … untuk terus meningkatkan kepercayaan publik pada Direktorat Jenderal Pajak.” (kaw)

Baca Juga: Hitung-hitungan Pilar 1 di Indonesia, Untung atau Buntung?

Topik : tajuk, tajuk pajak, kepastian, data, informasi, digitalisasi, administrasi pajak, kerahasiaan data

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 September 2021 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Minta Izin Pembukuan Berbahasa Inggris dengan Satuan Rupiah

Senin, 13 September 2021 | 10:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Bantuan Kuota Data Internet Mulai Disalurkan Bertahap, Cek Jadwalnya

Minggu, 12 September 2021 | 10:00 WIB
AUSTRALIA

Otoritas Pajak Ingatkan Investor Saham untuk Lapor SPT dengan Benar

Jum'at, 10 September 2021 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak