Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Memberi Kepastian untuk Wajib Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Memberi Kepastian untuk Wajib Pajak

Ilustrasi.

JUMAT, 29 Maret 2019. Wajib pajak terlihat memadati Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet. Beberapa dari mereka juga bisa berinteraksi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tengah berkunjung untuk meninjau aktivitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kunjungan wajib pajak ke kantor pajak memang selalu meningkat pada musim pelaporan SPT Tahunan. Meskipun Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan saluran digital, wajib pajak masih memilih untuk berkunjung dengan alasan agar lebih pasti jika ada asistensi petugas.

Namun, bisa jadi, situasi tersebut tidak akan terlihat pada masa mendatang. Bukan hanya dampak dari pembatasan interaksi langsung karena pandemi, melainkan juga faktor kualitas layanan digital yang terus diperkuat DJP. Berbagai video tutorial juga disediakan untuk memudahkan wajib pajak.

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Digitalisasi layanan memang sudah dimulai DJP sebelum pandemi terjadi. Bersamaan dengan rencana penyesuaian berbagai kebijakan, dalam reformasi perpajakan jilid III, otoritas juga telah mencanangkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Dari sini terlihat DJP telah memanfaatkan peluang adanya perkembangan teknologi digital. Langkah ini patut diapresiasi karena membawa harapan terciptanya sistem informasi administrasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan.

Dengan compliance risk management (CRM) serta berbagai instrumen teknologi terbaru, seperti big data, advanced analytics, artificial intelligence, dan robotic process automation, digitalisasi administrasi pajak dapat membentuk profil wajib pajak. Treatment pelayanan akan lebih personal.

Baca Juga: Data PPS 20 Januari 2022: 6.220 WP Ungkap Hartanya, Investasi Naik 20%

Tidak hanya pelayanan, proses bisnis pengawasan juga akan menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan implementasi data analytics yang terus berjalan akan membuat sistem administrasi pajak juga dapat memberikan rekomendasi treatment yang tepat dalam pengawasan wajib pajak.

Bagaimanapun, digitalisasi administrasi pajak akan menciptakan transparansi antara otoritas dan wajib pajak. Transparansi tersebut sudah seharusnya diikuti dengan pemberian kepastian sehingga semua aspek, termasuk risikonya, bisa diprediksi.

Namun, perlu diingat, kepastian yang dimaksud juga menyangkut jaminan kerahasiaan data wajib pajak. Transparansi yang tercipta dari digitalisasi administrasi pajak tetap dibatasi dengan berbagai prosedur yang ketat. Apalagi, sesuai dengan UU KUP, data wajib pajak bersifat rahasia.

Baca Juga: Seperti Indonesia, Filipina Juga Kebut Transformasi Digital Perpajakan

Penanganan terhadap data memang krusial. Terlebih, DJP sudah memiliki akses yang sangat luas untuk mendapatkan data dan informasi dari berbagai pihak. Otoritas juga telah memanfaatkan skema kerja sama pertukaran informasi (exchange of information) dengan negara lain.

Dalam laporan bertajuk Keeping It Safe yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dinyatakan kerahasiaan informasi wajib pajak selalu menjadi landasan mendasar dari sistem perpajakan.

Untuk memiliki keyakinan dalam sistem perpajakan dan mematuhi kewajiban berdasarkan hukum, wajib pajak perlu memiliki keyakinan adanya jaminan informasi tidak diungkapkan secara tidak tepat, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Baca Juga: Data PPS 19 Januari 2022: Sudah 5.674 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

Mudah untuk mengidentifikasinya. Pengungkapan secara sengaja bisa muncul dari sistem dan prosedur yang diterapkan pada level internal otoritas. Oleh karena itu, prosedur mengenai akses terhadap pengolahan hingga pemanfaatan data harus dibuat ketat.

Sementara pengungkapan secara tidak sengaja bisa muncul dari faktor eksternal seperti risiko kejahatan siber (cyber crime). Pemantauan operasional teknologi digital harus terus berjalan sehingga kebocoran data tidak terjadi.

Mengutip kembali pidato Sri Mulyani dalam DJP IT Summit 2021, “Penggalian potensi tetap dilakukan. Namun, pada saat yang sama juga menjaga privacy, secrecy atau kerahasiaan … untuk terus meningkatkan kepercayaan publik pada Direktorat Jenderal Pajak.” (kaw)

Baca Juga: Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak

Topik : tajuk, tajuk pajak, kepastian, data, informasi, digitalisasi, administrasi pajak, kerahasiaan data

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 13 Januari 2022: Rekor! Nilai Deklarasi Luar Negeri Naik 200%

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:27 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Data WP Bisa Lewat Kring Pajak 1500200, Asalkan…

Kamis, 13 Januari 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bersiap, Coretax System Mudahkan DJP Akses Data WP & Blokir Rekening

Kamis, 13 Januari 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

NIK sebagai NPWP & PSIAP, Bank Punya Waktu 1,5 Tahun Sesuaikan Sistem

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi