Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Apa Itu CRM?

A+
A-
9
A+
A-
9
Apa Itu CRM?

Ilustrasi. (foto: DJP)

DITJEN Pajak menggunakan sistem compliance risk management (CRM) untuk melakukan pengawasan baik dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan.

CRM juga akan digunakan untuk menjalankan post audit terkait implementasi pemberian fasilitas restitusi dipercepat. Dengan CRM, otoritas bisa menggolongkan kriteria wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhannya. Alhasil, perlakuan terhadap masing-masing wajib pajak cenderung berbeda.

Lantas, apa yang dimaksud dengan CRM?

Baca Juga: 'Uang yang Mereka Tawarkan Sangat Tinggi'

Berdasarkan pada Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-24/PJ/2019, CRM adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan WP secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan wajib pajak serta evaluasinya.

Melalui serangkaian proses CRM akan tercipta suatu kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif. Secara lebih sederhana, CRM dapat diartikan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan WP yang dilakukan secara sistematis oleh DJP.

Pengelolaan risiko kepatuhan itu dilakukan dengan membuat pilihan perlakuan (treatment) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan berdasarkan perilaku WP dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Baca Juga: Tarif dan Cara Hitung Pajak Dalam Rangka Impor

Adapun CRM ditujukan untuk membantu DJP mencapai tujuan strategis organisasi dengan menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan. Sebagai alat bantu, CRM didesain untuk memperhatikan risiko dasar yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari setiap WP.

Secara lebih terperinci, risiko dasar yang memengaruhi kepatuhan itu terdiri atas risiko pendaftaran (registration), pelaporan (filing), pembayaran pajak (payment), dan kebenaran pelaporan (correct reporting).


Baca Juga: Provinsi Ini Akhirnya Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan, Simak Jadwalnya

Seluruh risiko tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis risiko kepatuhan WP berdasarkan suatu formula atau ketentuan tertentu. Hasil analisis risiko ini kemudian diolah menjadi suatu peta kepatuhan WP yang terdiri atas tiga peta kepatuhan berdasarkan fungsinya.

Pertama, peta kepatuhan CRM fungsi ekstensifikasi adalah peta yang menggambarkan risiko kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Peta ini disusun berdasarkan pada tingkat kemungkinan ketidakpatuhan dan tingkat kontribusi WP terhadap penerimaan.

Kedua, peta kepatuhan CRM fungsi pemeriksaan dan pengawasan adalah peta yang menggambarkan risiko kepatuhan WP dalam melakukan pelaporan, pembayaran, dan kebenaran pelaporan. Peta ini disusun berdasarkan pada tingkat kemungkinan ketidakpatuhan dan tingkat kontribusi WP terhadap penerimaan.

Baca Juga: Ayo Bayar Pajak Agar Jalan Mulus!

Ketiga, peta kepatuhan CRM fungsi penagihan adalah peta yang menggambarkan risiko kepatuhan WP dalam melakukan pembayaran piutang pajak. Peta ini disusun berdasarkan tingkat ketertagihan piutang pajak, keberadaan WP dan/atau Penanggung Pajak, serta kemampuan membayar.

Dengan demikian, melalui CRM dapat disusun peta kepatuhan yang membuat WP terdiferensiasi secara sistematis dan terukur berdasarkan skor dan bobot risiko, serta objektif berdasarkan data. Selain itu, implementasi CRM merupakan kelanjutan dari program amnesti pajak dan transparansi informasi keuangan.

Kedua program tersebut memungkinkan DJP membangun profil risiko wajib pajak secara lebih canggih dan akurat. Adapun implementasi CRM ini diharapkan dapat membantu DJP melayani WP dengan lebih adil dan transparan sehingga dapat mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru. (kaw)

Baca Juga: Diskon 50% PPh Pasal 25 dan Implementasi E-Bupot Terpopuler

Topik : kamus pajak, kamus, compliance risk management, CRM, pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:00 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 06:01 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021