BERITA TERKINI
PANDEGLANG, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang, Banten, menyatakan kebocoran penerimaan pajak daerah pada 2025 mencapai puluhan miliar rupiah.
Menurut Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang Ramadani, kebocoran penerimaan terjadi utamanya pada penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Evaluasi 2023 sampai 2025, masalah paling banyak justru di tingkat petugas pemungut desa dan kelurahan. Ada setoran yang ditahan seminggu bahkan sebulan, di situ risikonya," ujar Ramadani, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).
Kebocoran penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pandeglang terjadi karena terdapat sebagian PBB yang dipungut langsung oleh petugas di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Setoran yang tidak langsung masuk ke kas daerah tersebut dinilai membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Akibat kebocoran dimaksud, realisasi PBB pada 2025 hanya senilai Rp27,5 miliar atau 63,9% dari target PBB senilai Rp43 miliar. Kebocoran PBB pada 2025 diasumsikan senilai Rp10 miliar.
Menurut Ramadani, nilai kebocoran tersebut masih akan diaudit oleh inspektorat. "Kami sudah sepakat dengan inspektorat serta arahan bupati dan wakil bupati untuk melakukan audit khusus terhadap desa dan kelurahan dengan capaian PBB di bawah 50%," ujar Ramadani dilansir radarbanten.co.id.
Berkaca pada kondisi ini, Bapenda Kabupaten Pandeglang akan memperkuat pengawasan hingga tingkat desa. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan rutin atas SPPT dan melakukan kas opname secara berkala.
"Kami dorong pengawasan door to door dan pembentukan tim khusus di kecamatan. Ke depan, kontribusi desa terhadap PAD juga akan menjadi indikator dalam penyaluran bagi hasil pajak dan alokasi dana desa," ujar Ramadani. (dik)
