Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Membedah Untung-Rugi Kerja Sama dan Persaingan Pajak Internasional

A+
A-
1
A+
A-
1
Membedah Untung-Rugi Kerja Sama dan Persaingan Pajak Internasional

Ilustrasi.

SKEMA kerja sama pajak internasional memunculkan kompetisi di antara banyak yurisdiksi. Fenomena ini, mendorong masing-masing negara mementingkan keuntungannya sendiri dalam hal meraup aliran modal dan keunggulan daya saing ekonomi.

Rezim pajak internasional yang mendorong terjadinya kompetisi pajak ini dikhawatirkan justru mendorong ketimpangan pendapatan di antara negara-negara yang terlibat. Alasannya, kompetisi pajak berpeluang menggerus basis pajak di negara induk usaha. Oleh sebab itu, pembuat kebijakan punya tugas berat untuk merancang kebijakan pajak internasional yang mendukung terwujudnya keadilan dan efisiensi sistem pajak.

Dari sudut pandang umum, ada anggapan bahwa sebuah rezim pajak global yang membatasi persaingan bisa menjadi hal yang ideal untuk mewujudkan keadilan antar-yurisdiksi. Namun, buku yang ditulis oleh Tsilly Dagan berjudul International Tax Policy: Between Competition and Cooperation justru mengkritik pandangan tersebut.

Baca Juga: Pendekatan Regulasi sebagai Opsi Mengatasi Maraknya 'Tax Competition'

Tsilly Dagan, seorang profesor hukum di Universitas Bar-Ilan, menuangkan idenya tentang rezim pajak internasional ke dalam buku terbitan 2018 tersebut. Menurutnya, kerja sama pajak internasional yang menjadikan pasar lebih kompetitif malah bisa mendukung terwujudnya keadilan dan efisiensi sistem pajak global.

Dagan menyampaikan gagasannya bahwa alih-alih mengupayakan rezim multilateral guna menekan persaingan pajak, skema kerja sama pajak internasional justru perlu disusun untuk menggairahkan kompetisi pajak.

Kompetisi pajak, tulis Dagan dalam bukunya, bisa berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak suatu negara apabila regulasinya disusun secara tepat. Tak cuma itu, setiap pemangku kepentingan di masing-masing yurisdiksi dipandang perlu melepaskan stigma bahwa kerja sama pajak internasional bakal menggerus kedaulatan negara dalam mengumpulkan penerimaan.

Baca Juga: Mengemas Ulang Insentif Pajak, Hadapi Dinamika Lanskap Pajak Global

Sebagai pengantar, buku ini memberikan gambaran singkat terkait dengan perkembangan sistem pajak internasional, baik dalam teori dan praktik, selama 1 abad terakhir. Perkembangan pajak internasional digambarkan melalui transformasi taxing power sebuah negara yang berdaulat. Pembahasannya ditekankan pada konsep yang penulis sebut sebagai upaya menawarkan rezim pajak yang memikat investor di pasar (tax marketization).

Marketisasi terjadi ketika setiap negara berperan sebagai pelaku dalam sebuah kompetisi untuk memperoleh pendapatan dan modal. Dalam sudut pandang ini, negara lebih dilihat sebagai peserta sebuah kompetisi ketimbang pembuat aturan untuk para pelaku swasta layaknya dalam konsep ekonomi tertutup.

Meskipun begitu, penulis menyadari bahwa koordinasi tetap sangat diperlukan. Solusi yang ditawarkan dalam buku ini pada dasarnya berlandaskan sebuah koordinasi berupa pertukaran informasi, standardisasi aturan perpajakan, mekanisme peer review, dan struktur tata kelola antimonopoli.

Baca Juga: Meninjau Kembali Insentif Pajak, Memacu Daya Saing

Dagan menuliskan setidaknya terdapat 3 upaya strategis sebagai rekomendasi yang dapat diadopsi oleh tiap negara agar dapat berkompetisi dalam pasar lanskap pajak internasional. Pertama, setiap negara dapat berkompetisi dengan menawarkan fasilitas perpajakan yang menarik untuk perusahaan multinasional.

Bentuknya dapat berupa pengurangan tarif pajak untuk aktivitas ekonomi layaknya investasi. Selain itu, negara juga bisa menawarkan insentif pajak untuk perusahaan lokal dengan potensi mobilitas tinggi, misalnya industri teknologi dengan pasar internasional atau bidang penelitian dan pengembangan (litbang).

Kedua, strategi dengan meregulasi berbagai insentif pajak dengan tujuan menarik residen berusia produktif, kompeten, dan memiliki dampak positif bagi negara. Residen yang dimaksud berupa pengusaha, pekerja dengan kompetensi yang potensial, dan kantor pusat perusahaan multinasional yang menggunakan layanan perbankan lokal, hukum, akuntansi, dan bahkan jasa penelitian.

Baca Juga: Pemda, Manfaatkan Sisa Setahun

Pendapatan pajak negara perekrut mungkin akan sementara waktu hilang sebagai konsekuensi banyaknya instentif pajak yang diberikan. Kendati demikian, hal tersebut akan diimbangi oleh keuntungan yang akan diperoleh dari produksi sebagai dampak yang dihasilkan.

Ketiga, negara juga dapat meningkatkan nilai tawarnya dalam kompetisi pajak dengan memberikan pelayanan publik yang paling dibutuhkan oleh wajib pajak yang potensial. Sebagai contoh, adanya kepastian hukum dinilai lebih menarik bagi calon investor.

Selain itu, perlu juga sistem pendidikan yang kuat, hukum ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, dan lingkungan yang mendukung perkembangan untuk menarik para pekerja yang potensial dan kompeten.

Baca Juga: Berharap Proses Panjang Perda Pajak Daerah Berakhir Manis

Pandangan lainnya tentang perpajakan internasional yang dikemukakkan dalam buku berkaitan dengan semakin diperlukannya solusi baru atas konvensi dan ide inisiasi perpajakan internasional yang ada saat ini.

Penulis berpendapat bahwa tax treaty kini telah melenceng dari tujuan utamanya untuk mengeliminasi pemajakan berganda. Saat ini, tax treaty justru lebih menguntungkan negara maju.

Pada dasarnya, pesan utama yang disampaikan penulis adalah kritik kepada pemerintah masing-masing negara untuk mengurangi ekspektasi dari upaya kolaboratif. Melainkan, harus lebih mengupayakan untuk mendorong persaingan pajak yang efisien. Persaingan pajak yang efisien dapat diwujudkan dengan adanya sistem persaingan yang sopan dan beradab, serta minim manipulasi oleh pemain yang paling kuat.

Baca Juga: Menanti Ramuan Perda Pajak dalam Memacu Penerimaan Daerah

Diterbitkan setelah Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project, buku ini hadir tepat waktu sebagai bahan bacaan dengan bahasan yang sangat relevan dan krusial. Dengan bebagai ide segar terkait skema kerja sama perpajakan yang digagas penulis, buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh para pemangku kebijakan, para praktisi dan pihak lainnya yang gemar menggeluti bidang pajak internasional. (Fauzara Pawa Pambika/sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resensi buku, jurnal, Fokus Akhir Tahun, rezim perpajakan internasional, kerja sama internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Desember 2022 | 13:00 WIB
FOKUS AKHIR TAHUN

Digitalisasi Administrasi Pajak, Bukan Hanya Urusan Teknologi

Selasa, 20 Desember 2022 | 14:43 WIB
WAWANCARA EKSKLUSIF DDTCNEWS

Wamenkeu Suahasil: Reformasi Pajak Selalu 2 Sisi

Selasa, 20 Desember 2022 | 11:45 WIB
TAJUK PAJAK

Meaningful Participation untuk Kepastian Pajak

Selasa, 20 Desember 2022 | 11:38 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

APBN dan Agenda Perpajakan yang Menyibukkan pada 2023

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham