Berita
Kamis, 25 Februari 2021 | 12:22 WIB
PEMERINTAH DAERAH
Kamis, 25 Februari 2021 | 12:15 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 12:13 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 25 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:05 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 21 Februari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT AHMAD DJAMHARI:
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:25 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 24 Februari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 15:10 WIB
WARREN BUFFET:
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Masyarakat Sipil Sambut Positif Penundaan Omnibus Law Perpajakan

A+
A-
11
A+
A-
11
Masyarakat Sipil Sambut Positif Penundaan Omnibus Law Perpajakan

Beberapa narasumber dan peserta dalam diskusi virtual bertajuk 'Omnibus Law Pajak: Siapa yang Meraup Untung?' yang digelar Lokataru Foundation, Rabu (1/7/2020). (tangkapan dari media sosial)

JAKARTA, DDTCNews—Usulan DPR untuk menunda pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan ke tahun depan disambut positif oleh masyarakat sipil lantaran isi omnibus law perpajakan dinilai masih belum sesuai ekspektasi.

Pendiri dan Peneliti Lokataru Foundation Nurkholis Hidayat mengatakan setidaknya terdapat tiga hal yang bisa dikritisi antara lain penurunan tarif PPh Badan, penghapusan pajak dividen dan penempatan insentif dalam satu wadah aturan hukum.

"Nah, beberapa studi menunjukan, penurunan tarif PPh badan tidak terlalu berdampak untuk mendorong investasi," katanya dalam diskusi virtual bertajuk 'Omnibus Law Pajak: Siapa yang Meraup Untung?', Rabu (1/7/2020).

Baca Juga: UMKM Kena Masalah Hukum, Pemerintah Bakal Beri Bantuan Gratis

Senada, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa A.H. Maftuchan yang menyebutkan sasaran pemerintah untuk menarik investasi asing kurang tepat jika hanya mengandalkan kebijakan pajak atau melalui omnibus law perpajakan.

Menurutnya, terdapat hal-hal lain yang mampu menarik investasi asing lebih banyak lagi antara lain pemberantasan korupsi, efisiensi birokrasi, akses pembiayaan, infrastruktur dan stabilitas kebijakan.

Untuk itu, ia menyambut positif usulan DPR menunda pembahasan omnibus law perpajakan. Menurutnya, penundaan ini juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan secara lebih komprehensif.

Baca Juga: UMKM Belum Punya NIB? Pemerintah Bakal Beri Pendampingan

"Penundaan pembahasan omnibus law menjadi momentum untuk mengetengahkan kembali reformasi paket UU perpajakan yang sebetulnya sangat kita butuhkan agar mampu mengikuti perubahan sosial dan ekonomi yang cepat," ujarnya.

Peneliti ICW Lalola Easter Kaban menilai omnibus law adalah kebijakan reaktif pemerintah untuk menyelesaikan seluruh masalah dalam waktu singkat. Menurutnya, ada opsi kebijakan lainnya yang bisa ditempuh pemerintah.

“Sebetulnya ada alternatif lain yang bisa diambil dalam konteks memaksimalkan penerimaan khususnya dalam bidang perpajakan,” tutur Lalola.

Baca Juga: Sokong Program Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Naikkan Tarif Pajak Saham

Sementara itu, Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji menilai omnibus law perpajakan memang tidak bisa berdiri sendiri dalam mendorong daya saing negara untuk kepentingan investasi.

Selain itu, aspek lain seperti peningkatan kepatuhan serta perluasan basis pajak perlu turut dikedepankan terutama melalui revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Ada baiknya jika hal-hal dalam omnibus law dimasukkan saja dalam revisi UU perpajakan lain seperti KUP, PPh, dan PPN. Dengan begitu, reformasi pajak dilakukan secara komprehensif dan tidak secara parsial,” katanya.

Baca Juga: Insentif Pajak Bagi Pemilik Properti Berlaku Hingga Desember 2021

Untuk diketahui, DPR sebelumnya memutuskan untuk mengusulkan penundaan pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan ke tahun depan. Usulan tersebut bakal dibahas dalam rapat bersama pemerintah. Simak artikel, 'DPR Usul Pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan Ditunda Tahun Depan'. (rig)

Topik : omnibus law perpajakan, DPR, reformasi perpajakan, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 22 Februari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 22 Februari 2021 | 16:00 WIB
PP 10/2021
Senin, 22 Februari 2021 | 15:15 WIB
PP 10/2021
Senin, 22 Februari 2021 | 14:45 WIB
PEMBIAYAAN APBN
berita pilihan
Kamis, 25 Februari 2021 | 12:22 WIB
PEMERINTAH DAERAH
Kamis, 25 Februari 2021 | 12:15 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 12:13 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 25 Februari 2021 | 11:56 WIB
INSTITUT STIAMI
Kamis, 25 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 10:48 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 10:22 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 25 Februari 2021 | 09:51 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 25 Februari 2021 | 09:20 WIB
KOREA SELATAN