Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Mantan Ketua KPK Ini Ajak Masyarakat Awasi APBN 2018

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pengelolaan negara tidak bisa dilepaskan dari alokasi anggaran untuk memutar roda pemerintahan. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penting untuk dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pengelolaan yang baik menjadi diperlukan karena sebagain besar penerimaan negara berasal dari perpajakan. Karena sebagian besar berasal dari uang rakyat maka masyarakat harus punya peran aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran.

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan uang negara yang sebagian besar sumbernya berasal dari pajak.

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

"Masyarakat perlu untuk melototi postur APBN 2018, terutama di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/3).

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa. Data KPK per 31 Desember 2017, terdapat 171 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

Seperti yang diketahui, postur APBN 2018 mencatat pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2 triliun.

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

Oleh karena itu, berkaca pada pengalaman penanganan korupsi yang berkutat pada pengadaan barang dan jasa, maka penting pengawasan secara terus menerus. Hal ini untuk menjamin penggunaan anggaran secara tepat dan bertanggung jawab.

"Dalam postur APBN 2018 juga terlihat di mana hampir sebagian besar pengeluaran dan belanja negara itu tersedot habis dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalam pembangunan infrastruktur yang didominasi pengadaan barang dan jasa. Inilah celah paling besar terjadinya korupsi seperti kasus KTP elektronik dan Hambalang,” tutupnya. (Amu)

Baca Juga: Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Gandeng KPK

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan uang negara yang sebagian besar sumbernya berasal dari pajak.

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

"Masyarakat perlu untuk melototi postur APBN 2018, terutama di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/3).

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa. Data KPK per 31 Desember 2017, terdapat 171 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

Seperti yang diketahui, postur APBN 2018 mencatat pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2 triliun.

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

Oleh karena itu, berkaca pada pengalaman penanganan korupsi yang berkutat pada pengadaan barang dan jasa, maka penting pengawasan secara terus menerus. Hal ini untuk menjamin penggunaan anggaran secara tepat dan bertanggung jawab.

"Dalam postur APBN 2018 juga terlihat di mana hampir sebagian besar pengeluaran dan belanja negara itu tersedot habis dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalam pembangunan infrastruktur yang didominasi pengadaan barang dan jasa. Inilah celah paling besar terjadinya korupsi seperti kasus KTP elektronik dan Hambalang,” tutupnya. (Amu)

Baca Juga: Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Gandeng KPK
Topik : apbn 2018, keuangan negara, kpk
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 25 Juni 2019 | 19:06 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 18:26 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 17:38 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 16:39 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 15:25 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 24 Juni 2019 | 17:40 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 16:56 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 14:09 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 13:10 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA