Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Malaysia Berencana Terapkan Kembali GST, Pengusaha Beri Masukan Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Malaysia Berencana Terapkan Kembali GST, Pengusaha Beri Masukan Ini

Ilustrasi.

PETALING JAYA, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Internasional Malaysia menilai pengenaan kembali pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) untuk menggantikan pajak penjualan dan pajak layanan (sales tax and service tax/SST) perlu dilakukan secara hati-hati.

Presiden Kadin Internasional Malaysia Christina Tee mengatakan pemberlakuan kembali GST harus dimulai dengan tarif rendah dan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Selain itu, dia juga meminta penerapan kembali GST diimbangi dengan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan serta paket lain yang menguntungkan pelaku usaha.

"Restitusi pajak harus cepat, melalui restitusi bersyarat setelah finalisasi audit," katanya, dikutip Sabtu (1/10/2022).

Baca Juga: Hingga Oktober 2022, Restitusi Pajak Sudah Capai Rp190,14 Triliun

Tee mengatakan pemerintah perlu memperbaiki ketentuan pengajuan restitusi jika GST diberlakukan untuk mengganti SST. Dalam hal ini, pengecualian restitusi GST harus dievaluasi agar makin memberikan dampak pada perekonomian.

Malaysia beralih dari SST menjadi GST pada April 2015. Namun setelah melalui berbagai kritik dari partai oposisi, skema pajak konsumsi dikembalikan menjadi SST di bawah pemerintahan PM Mahathir Mohamad pada 2018.

Kini, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob sedang mempertimbangkan pengenaan kembali GST untuk menggantikan SST untuk memperluas basis pajak di tengah periode pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Dalam hitungannya, negara kehilangan penerimaan RM20 miliar atau sekitar Rp65,9 triliun per tahun ketika kami mengubah GST menjadi SST.

Baca Juga: Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

OECD turut menyarankan Malaysia menerapkan kembali GST sebagai bagian dari strategi fiskal jangka menengah di negara tersebut. GST dinilai menjadi sistem pajak yang lebih efisien daripada SST karena sebagian besar bisnis dapat mengeklaim GST yang dibebankan oleh pemasok melalui mekanisme pajak masukan.

GST diproyeksi akan memperluas basis pajak Malaysia dan meningkatkan pengumpulan pajak. Ketika diterapkan, pengumpulan GST tahunan rata-rata sekitar RM40 miliar atau sekitar Rp137,45 triliun.

Selain soal GST, Tee menyerukan agar pemerintah kembali mengadakan program amnesti pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Di sisi lain, perusahaan yang mendukung program pemberantasan korupsi juga perlu diberikan insentif lebih besar.

Baca Juga: Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

"Pemerintah harus menggandakan pengurangan pajak untuk perusahaan yang menerapkan langkah-langkah anti-korupsi serta melakukan upaya pelestarian lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik," ujarnya dilansir freemalaysiatoday.com. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, PPN, GST, SST, Malaysia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 November 2022 | 17:37 WIB
PMK 70/2022

Dua Jenis Jasa Kesenian dan Hiburan Ini Tetap Kena PPN, Apa Saja?

Selasa, 22 November 2022 | 13:30 WIB
INGGRIS

Ada Windfall Tax, Shell Pikir Ulang Rencana Investasi

Selasa, 22 November 2022 | 13:09 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Konversi Sepeda Motor Listrik, Insentif Fiskal dan Nonfiskal Disiapkan

Selasa, 22 November 2022 | 12:00 WIB
INGGRIS

Inggris Resmi Naikkan Tarif Windfall Tax Migas, Berlaku Hingga 2028

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya