Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Makin Panas! Uni Eropa Dukung Pajak Digital Inggris Meski Diancam AS

A+
A-
0
A+
A-
0
Makin Panas! Uni Eropa Dukung Pajak Digital Inggris Meski Diancam AS

ilustrasi.

BRUSSEL, DDTCNews—Regulator teknologi Uni Eropa mendukung langkah Inggris memungut pajak digital, meski terdapat ancaman dari Presiden AS Donald Trump pada negara tersebut.

Anggota Komisi Uni Eropa bidang teknologi Margrethe Vestager mengatakan dirinya merupakan ‘pendukung kuat’ kebijakan memungut pajak digital.

Bahkan, lanjutnya, Uni Eropa akan membuat kebijakan perihal pajak digital sendiri apabila pembahasan pajak digital di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tidak menemui kesepakatan.

Baca Juga: Ada Acara Career dan Scholarship Expo, Mau Ikut?

“Jika tidak ada kesepakatan, komisi akan mulai bertindak membuat regulasi soal pajak digital akhir tahun ini, atau awal tahun depan,” sebut Vestager.

Vestager menilai Uni Eropa perlu segera merealisasikan pajak digital. Apalagi, pajak digital saat ini tengah menjadi isu yang diperhatikan dunia. Menurutnya, perusahaan teknologi sudah sewajarnya dipungut pajak digital.

"Karena ini bentuk ketidakadilan. Saat kebanyakan orang dan perusahaan membayar pajak, ada mereka yang perusahaannya ikut bersaing tetapi tidak membayar pajak,” kata Vestager dikutip dari The Guardian, Jumat (24/01/2020).

Baca Juga: Baru Januari, Defisit APBN 2020 Sudah Tembus Rp36 triliun

Oleh karena itu, Vestager mendorong seluruh negara anggota Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan memberlakukan pajak digital.

Namun demikian, masih ada beberapa negara Uni Eropa yang belum sepakat soal pajak digital itu di antaranya seperti Swedia, Denmark dan Irlandia. Sesuai UU, kebijakan pajak di Uni Eropa bisa diterapkan jika mendapat kesepakatan bulat.

Seperti diketahui, sejumlah negara Eropa ingin memberlakukan pajak digital pada perusahaan seperti Facebook, Google dan Amazon. Namun, pemerintah AS menolak kebijakan itu, dan mengancam akan melakukan retaliasi dari sisi perdagangan.

Baca Juga: DPR Usul Botol Plastik Kena Cukai, Ini Kata Sri Mulyani

Perselisihan tentang pajak digital juga meledak di Davos, pekan ini. Menteri Keuangan Inggris, Sajid Javid, bersumpah untuk terus maju dengan rencana pajak digital Inggris, meski AS mengancam memberikan hukuman tarif pada ekspor mobil Inggris. (rig)

Bahkan, lanjutnya, Uni Eropa akan membuat kebijakan perihal pajak digital sendiri apabila pembahasan pajak digital di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tidak menemui kesepakatan.

Baca Juga: Ada Acara Career dan Scholarship Expo, Mau Ikut?

“Jika tidak ada kesepakatan, komisi akan mulai bertindak membuat regulasi soal pajak digital akhir tahun ini, atau awal tahun depan,” sebut Vestager.

Vestager menilai Uni Eropa perlu segera merealisasikan pajak digital. Apalagi, pajak digital saat ini tengah menjadi isu yang diperhatikan dunia. Menurutnya, perusahaan teknologi sudah sewajarnya dipungut pajak digital.

"Karena ini bentuk ketidakadilan. Saat kebanyakan orang dan perusahaan membayar pajak, ada mereka yang perusahaannya ikut bersaing tetapi tidak membayar pajak,” kata Vestager dikutip dari The Guardian, Jumat (24/01/2020).

Baca Juga: Baru Januari, Defisit APBN 2020 Sudah Tembus Rp36 triliun

Oleh karena itu, Vestager mendorong seluruh negara anggota Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan memberlakukan pajak digital.

Namun demikian, masih ada beberapa negara Uni Eropa yang belum sepakat soal pajak digital itu di antaranya seperti Swedia, Denmark dan Irlandia. Sesuai UU, kebijakan pajak di Uni Eropa bisa diterapkan jika mendapat kesepakatan bulat.

Seperti diketahui, sejumlah negara Eropa ingin memberlakukan pajak digital pada perusahaan seperti Facebook, Google dan Amazon. Namun, pemerintah AS menolak kebijakan itu, dan mengancam akan melakukan retaliasi dari sisi perdagangan.

Baca Juga: DPR Usul Botol Plastik Kena Cukai, Ini Kata Sri Mulyani

Perselisihan tentang pajak digital juga meledak di Davos, pekan ini. Menteri Keuangan Inggris, Sajid Javid, bersumpah untuk terus maju dengan rencana pajak digital Inggris, meski AS mengancam memberikan hukuman tarif pada ekspor mobil Inggris. (rig)

Topik : pajak digital, uni eropa, AS, Inggris, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 18 Februari 2020 | 14:15 WIB
KESADARAN PAJAK
Selasa, 18 Februari 2020 | 14:03 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 18 Februari 2020 | 13:07 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 18 Februari 2020 | 11:46 WIB
SINGAPURA
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:17 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:13 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:06 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 19 Februari 2020 | 19:50 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:58 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:42 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:20 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020