DDTC ACADEMY - ADA APA DENGAN PAJAK?

Makan di Restoran Kena PPN, Pajak Restoran, atau Pajak Apa?

Redaksi DDTCNews | Jumat, 16 September 2022 | 16:15 WIB

DDTCNews - Pernahkah Anda memperhatikan setruk pembayaran yang diterima setelah memesan makanan dan minuman di restoran? Lazimnya, di bagian bawah setruk tertera keterangan pajak yang dikenakan kepada konsumen. 

Salah satu pertanyaan yang kerap timbul adalah apakah atas suatu layanan yang dibayar kepada pihak penyedia restoran dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak restoran? Keduanya terkadang dianggap sama. Apalagi, sebelum perubahan UU PPN dalam UU HPP, tarif PPN dan tarif batas maksimum pajak restoran adalah sama, yaitu 10%.

Ada pula pertanyaan, apakah yang benar dikenai pajak bangunan 1 (PB1)? 

Pertanyaan lainnya, apakah justru dikenai pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT) sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)?

Temukan jawabannya di episode perdana segmen YouTube DDTC Academy terbaru bernama Ada Apa Dengan Pajak?. Segmen YouTube ini mengangkat topik perpajakan yang terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Saksikan episode perdana berjudul "Makan di Restoran Kena Pajak Apa?" di link berikut:

https://youtu.be/KV4Pu2NsbwM

Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel YouTube DDTC Indonesia untuk memperoleh informasi dan konten video menarik seputar perpajakan! (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

BERITA PILIHAN

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara