BERITA TERKINI
PEMERINTAH terus mengakselerasi terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) guna mengurangi pemakaian sumber energi fosil dan mengalihkannya ke energi listrik. Hal tersebut dimaksudkan di antaranya untuk mengurangi emisi karbon.
Guna mendukung akselerasi mobil listrik dan bus listrik, pemerintah pun telah meluncurkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut di antaranya adalah pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian KBLB mobil dan bus tertentu.
Kebijakan itu diatur melalui PMK 38/2023 s.t.d.d PMK 116/2023. Berdasarkan beleid itu, insentif diberikan dengan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40% untuk mobil listrik tertentu dan TKDN minimal 20% - 40% untuk bus listrik. Lantas, apa itu TKDN?
Dasar hukum yang mengatur soal TKDN di antaranya adalah Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Permenperin 16/2011).
Merujuk Pasal 1 angka 7 beleid tersebut, TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri (KDN) pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Berdasarkan pengertian tersebut, perhitungan TKDN terbagi menjadi 3 jenis, yaitu untuk barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.
TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara total biaya produksi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap total biaya produksi. Biaya produksi yang dimaksud meliputi biaya untuk bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead).
Selanjutnya, TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan. Harga jasa keseluruhan yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site).
Terakhir, TKDN pada gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan antara keseluruhan harga KDN barang ditambah keseluruhan harga KDN jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa.
Keseluruhan harga barang dan jasa yang dimaksud berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site).
Ringkasnya, TKDN adalah persentase komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang, jasa, atau gabungan antara barang dan jasa. Guna mengoptimalkan TKDN, pemerintah pun mewajibkan sektor-sektor tertentu memiliki kriteria nilai TKDN.
Begitu pula dengan pemberian insentif PPN DTP untuk KBLBB. PMK 38/2023 s.t.d.d PMK 116/2023 telah menguraikan besaran persentase yang harus dipenuhi agar KBLBB mobil tertentu dan bus tertentu dapat diberikan insentif PPN DTP.
Merujuk Pasal 1 angka 7 PMK 38/2023, TKD KBL Berbasis Baterai (TKDN KBLBB) adalah besaran kandungan dalam negeri pada KBLBB.
KBLBB yang dimaksud adalah mobil untuk pengangkutan orang dan bus tertentu. Bus tertentu dalam ketentuan ini mengacu pada KBLBB untuk pengangkutan 10 orang atau lebih termasuk pengemudi dengan jumlah roda lebih dari empat.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK 38/2023, PPN yang terutang atas penyerahan KBLBB mobil dan/atau bus tertentu kepada pembeli ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023.
Namun, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 38/2023, insentif tersebut diberikan sepanjang KBLBB mobil tertentu dan bus tertentu itu memenuhi kriteria nilai TKDN.
Mengacu Pasal 3 ayat (2) PMK 38/2023, berikut adalah kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi:
KBLBB mobil tertentu dan bus tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN ditetapkan oleh menteri perindustrian. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian No 1641/2023.
Keputusan tersebut memuat model serta tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN yang dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP. Perincian ketentuan mengenai PPN DTP atas penyerahan TKDN KBLBB mobil dan bus tertentu dapat disimak dalam PMK 38/2023 s.t.d.d PMK 116/2023 (rig)
