BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Jasa sistem pembayaran merupakan salah satu jasa kena pajak (JKP) yang penyerahannya dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Namun, terdapat layanan sistem pembayaran yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Salah satunya ialah layanan transfer dana dalam bank yang sama kepada nasabah pemilik jenis rekening tertentu.
"Dikecualikan dari pengenaan PPN...penyerahan layanan transfer dana dalam bank yang sama kepada nasabah pemilik giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan, dibebaskan dari pengenaan PPN...," bunyi Pasal 9 ayat (6) PMK 69/2022, dikutip pada Senin (9/11/2026).
Transfer dana didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer hingga dana tersebut diterima oleh penerima.
Alhasil, pengecualian dari pengenaan PPN tersebut tidak berlaku bagi seluruh layanan transfer dana. Fasilitas ini hanya diberikan atas layanan transfer dana dalam bank yang sama kepada nasabah pemilik giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.
Secara umum, pengusaha penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan jasa yang terutang PPN.
PPN terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPN yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak (DPP). DPP berupa penggantian ditetapkan berdasarkan fee, komisi, merchant discount rate, atau imbalan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang diterima oleh penyelenggara.
PMK 69/2022 juga menegaskan bahwa nilai dana yang diterima penyelenggara transfer dana dari pengirim untuk diteruskan kepada penerima bukan merupakan penggantian atas penyerahan jasa sistem pembayaran.
Artinya, PPN atas jasa sistem pembayaran tidak dihitung berdasarkan nominal dana yang ditransfer, melainkan atas fee, komisi, merchant discount rate, atau imbalan lainnya yang diterima penyelenggara atas jasa yang diberikan.
"Tidak termasuk penggantian atas penyerahan: layanan transfer dana...yaitu nilai dana yang diterima oleh penyelenggara transfer dana dari pengirim dana untuk ditransfer ke akun penerima dana," bunyi Pasal 9 ayat (5) huruf b PMK 69/2022. (rig)
