DJP–Singapura Akan Kolaborasi Tangani Transfer Pricing & Misinvoicing

BOGOR, DDTCNews - Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan pihaknya bersama instansi terkait akan mempererat kerja sama dengan Singapura guna menangani isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transfer pricing, serta underinvoicing.

Bimo mengatakan kerja sama dengan Singapura dimaksud akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan DJP bersama instansi terkait. Salah satu kerja sama yang hendak dijalin adalah pertukaran data untuk memperkuat kepatuhan korporasi.

"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura. Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit," ujar Bimo, Kamis (12/11/2026).

Selain melalui kerja sama pertukaran data dengan Singapura, Bimo mengatakan pihaknya turut aktif dalam menjalin kerja sama dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna menekan praktik underinvoicing dan transfer pricing yang merugikan negara.

DJP mendukung proses rekonsiliasi data ekspor-impor oleh DSI guna mencegah underinvoicing, bahkan sebelum dilakukannya ekspor.

"Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," ujar Bimo.

Sebagai informasi, Bimo sebelumnya mengatakan Singapura dan Indonesia akan bekerja sama menciptakan persaingan pajak yang lebih adil.

"Ada niat baik dari Perdana Menteri Singapura untuk membahas 3 hal. Pertama, penyelesaian bersama terkait karhutla. Kedua, transfer pricing. Ketiga, misinvoicing. Ini sudah menjadi isu antarnegara, bahasanya untuk keadilan pemajakan dan persaingan pajak yang adil," ujar Bimo pada pekan lalu.

Kerja sama ini diharapkan bisa menekan praktik dividen terselubung dan permainan pembebanan biaya yang menggerus laba di Indonesia. "Dilarikan laba ke sana, di kita dibebankan biaya. Di kita dibebankan marketing fee banyak sekali yang akhirnya menjadi merugi di sini," ujar Bimo. (dik)