BERITA TERKINI
KEBERADAAN pusat finansial internasional di sejumlah negara menjadi instrumen strategis untuk menarik investasi lintas batas. Untuk itu, pemerintah Indonesia juga berupaya membentuk pusat finansial internasional.
Landasan hukum pembentukannya pun telah diterbitkan melalui Undang-Undang 6/2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII). Guna menciptakan ekosistem keuangan yang efisien, pemerintah memberikan beragam kekhususan bagi wilayah yang ditetapkan sebagai PFII.
Salah satu kekhususan tersebut adalah pembentukan Pengadilan PFII. Pengadilan ini memiliki sejumlah kewenangan khusus, termasuk mengadili perkara yang timbul dari pemberian fasilitas perpajakan di PFII.
Menariknya, Pengadilan PFII juga membuka peluang bagi warga negara asing untuk menjadi hakim ad hoc. Selain itu, persidangan di Pengadilan PFII akan menggunakan bahasa Inggris. Lantas, apa itu Pengadilan PFII?
Merujuk pada Pasal 1 angka 8 UU PFII, Pengadilan PFII adalah pengadilan yang diberikan kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di PFII yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA).
Secara lebih terperinci, Pasal 38 ayat (2) UU PFII menempatkan Pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum di bawah MA. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa Pengadilan PFII bukan merupakan lembaga peradilan di luar sistem kekuasaan kehakiman.
Pengadilan PFII merupakan bagian dari sistem peradilan nasional di bawah MA meskipun diberikan kewenangan khusus. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).
Mengacu pada Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA. Sementara itu, Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa badan peradilan di bawah MA meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Nah, Pengadilan PFII ditempatkan di lingkungan peradilan umum dengan kewenangan khusus dan eksklusif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di PFII. Pemerintah pun telah menguraikan perkara khusus yang menjadi kewenangan Pengadilan PFII melalui Pasal 39 UU PFII, meliputi:
Pengadilan PFII juga berwenang menangani permasalahan pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga arbitrase PFII atau putusan arbitrase internasional terkait perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a UU PFII.
Selain itu, Pengadilan PFII berwenang menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penafsiran, penerapan, ruang lingkup, dan dampak dari Peraturan Dewan PFII, Peraturan LP PFII, dan Peraturan LPJK PFII, serta yurisdiksi, kompetensi, dan kewenangan Pengadilan PFII.
Meskipun diberikan kewenangan khusus, Pasal 39 ayat (4) UU PFII menegaskan bahwa perkara pidana yang terjadi di PFII tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri. Adapun penanganan perkara pidana di PFII mengedepankan mekanisme keadilan restoratif.
Berdasarkan Pasal 39 ayat (7) UU PFII, Pengadilan PFII terdiri atas pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dilakukan oleh 3 orang hakim, sedangkan pada tingkat banding oleh 3 atau 5 orang hakim.
Pada kedua tingkat pemeriksaan tersebut, paling sedikit 1 hakim merupakan hakim agung yang diangkat menjadi hakim Pengadilan PFII. Adapun komposisi majelis hakim ditentukan oleh ketua Pengadilan PFII.
Aspek menarik lainnya, Pasal 39 ayat (12) UU PFII menegaskan bahwa putusan, penetapan, dan perintah Pengadilan PFII tingkat banding tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, peninjauan kembali (PK), atau upaya hukum lainnya kepada pengadilan, tribunal, lembaga, atau otoritas lain.
Selain mengatur pembentukan Pengadilan PFII, UU PFII juga menguraikan ketentuan mengenai susunan pengadilan, wewenang ketua pengadilan, hukum acara, anggaran, serta keahlian yang harus dimiliki hakim Pengadilan PFII.
Pasal 41 ayat (4) UU PFII menyatakan bahwa hakim di Pengadilan PFII terdiri atas hakim agung pada MA dan hakim ad hoc. Pasal 41 ayat (7) UU PFII juga membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menjadi hakim ad hoc.
Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan PFII, calon hakim harus memiliki keahlian di bidang hukum komersial internasional; hukum keuangan; hukum perbankan; hukum pasar modal; hukum kepailitan; hukum perpajakan; hukum dalam bidang teknologi; perkara perdata internasional; arbitrase; dan/atau bidang lain yang terkait dengan tujuan PFII.
Hal menarik lainnya adalah penggunaan bahasa Inggris dalam persidangan Pengadilan PFII. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 66 UU PFII yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan di PFII. (rig)
