BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi berupa insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja di seluruh sektor usaha. Rencananya, kebijakan tersebut akan diluncurkan pada 2027.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan insentif PPh Pasal 21 DTP dapat dimanfaatkan oleh sekitar 7,54 juta pekerja yang memenuhi persyaratan, yakni memperoleh gaji tidak melebihi Rp10 juta per bulan.
"PPh DTP kebanyakan untuk sektor formal, dan PPh ditanggung pemerintah untuk [pekerja] dengan gaji sampai Rp10 juta," ujarnya di kantornya, Senin (9/11/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa sama seperti pada 2026, insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2027 akan menyasar pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan.
Sebagai perbandingan, insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2026 hanya diberikan kepada pekerja di 5 bidang usaha. Kelima bidang tersebut mencakup industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.
Sementara itu, insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2027 dirancang untuk menjangkau pekerja di seluruh sektor usaha.
Melalui skema PPh Pasal 21 DTP, pajak penghasilan atas gaji pekerja yang memenuhi persyaratan akan ditanggung pemerintah. Dengan demikian, pekerja tidak perlu menanggung beban PPh Pasal 21 sehingga penghasilan yang dibawa pulang (take home pay) menjadi lebih besar.
Namun, Airlangga belum memerinci rencana perluasan cakupan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut. Pemerintah juga belum menerbitkan ketentuan teknis mengenai pelaksanaan insentif pada 2027.
Oleh karena itu, kepastian mengenai pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja di seluruh sektor usaha masih menunggu pengaturan lebih lanjut. (rig)
