BERITA TERKINI
"Hukum pajak Indonesia sangat bertumpu pada hukum positif. Ketika suatu persoalan muncul, pembahasan lazimnya dimulai dengan menelusuri undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Pendekatan tersebut penting, tetapi teks peraturan tidak selalu memberikan jawaban lengkap terhadap persoalan yang berkembang dalam praktik.
Ketentuan yang sama dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Norma yang bersifat umum harus diterapkan terhadap fakta yang beragam, sedangkan perkembangan transaksi dan kegiatan ekonomi terus menghadirkan persoalan baru. Dalam keadaan seperti itu, putusan pengadilan memperlihatkan bagaimana norma ditafsirkan dan diterapkan terhadap persoalan konkret.
Pada tingkat MA, akumulasi putusan mempunyai arti yang lebih luas. Setiap tahun, ribuan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak diperiksa oleh MA. Akumulasi tersebut menyimpan pengetahuan hukum yang besar mengenai penafsiran dan penerapan berbagai ketentuan pajak. Tantangannya bukan banyaknya perkara yang dapat diselesaikan, melainkan dampak dari hasil ribuan putusan tersebut bagi perkembangan hukum pajak.
...
Oleh karena itu, diskursus hukum pajak tidak semestinya berhenti pada pertanyaan, "Apa yang diatur dalam peraturan?". Pertanyaan lain juga penting diajukan, "Bagaimana MA telah menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut?" Hukum pajak tidak hanya hidup dalam peraturan. Ia memperoleh bentuk konkret melalui penafsiran dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan.
Dari sini terlihat hubungan antara penyatuan atap dan agenda yang lebih besar. One roof menyatukan Pengadilan Pajak secara kelembagaan di bawah MA. Kesatuan kelembagaan itu akan memperoleh arti yang lebih substantif apabila sistem yang sama juga mampu mendukung kesatuan dalam penerapan hukum pajak.”
- Pakar Pajak sekaligus Founder DDTC Darussalam dalam buku Dari Penyatuan Atap Menuju Kesatuan Hukum Pajak: Memperkuat Spesialisasi dan Konsistensi Putusan Melalui Kamar Pajak di Mahkamah Agung (DDTC, 2026).
