Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan - Update Notif & Dekstop Sept 2026
[News] Banner Whatsapp Channel
UJI KOMPETENSI PERPAJAKAN

Buruan Cek! BPPK Resmi Rilis Hasil UKP Periode 1-8 Tahun 2026

[DDTCNews] Nora Galuh Candra Asmarani
Kamis, 12 November 2026 | 15.15 WIB
Buruan Cek! BPPK Resmi Rilis Hasil UKP Periode 1-8 Tahun 2026
<p>Pengumuman No. PENG-1/PP/PP.7/2026.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan resmi mengumumkan hasil uji kompetensi perpajakan (UKP) periode 1–8 tahun 2026.

Peserta UKP dapat mengakses hasil ujian melalui akun masing-masing pada portal sertifikasi di laman https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/. Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh surat keterangan kompetensi (SKK) pada 19 November 2026.

"Peserta yang dinyatakan Lulus akan memperoleh Surat Keterangan Kompetensi yang akan disahkan secara elektronik (digital signature) pada tanggal 19 November 2026 pada akun KLC Sertifikasi," jelas BPPK dalam Pengumuman No. PENG-1/PP/PP.7/2026, dikutip pada Kamis (12/11/2026).

Peserta dapat melihat hasil ujian secara mandiri melalui menu Hasil Ujian pada portal sertifikasi. Melalui pengumuman tersebut, BPPK juga menegaskan bahwa hasil ujian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Adapun peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti UKP pada periode berikutnya. BPPK juga telah mengumumkan jadwal pendaftaran UKP periode 17–24 tahun 2026.

Merujuk pada PENG-10/PP/2026, pendaftaran UKP periode berikutnya dibuka mulai Jumat, 13 November 2026 pukul 08.00 WIB hingga Selasa, 17 November 2026 pukul 17.00 WIB. Seperti periode sebelumnya, pendaftaran dilakukan melalui tautan klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/.

UKP periode berikutnya akan dilaksanakan pada 23–26 November 2026. Hasil kelulusan UKP periode 17–24 tahun 2026 akan diumumkan pada 10 Desember 2026.

Sebagai informasi, pemegang SKK akan otomatis memperoleh surat keterangan terdaftar (SKT). Nantinya, pemegang SKT dapat menggunakan surat tersebut untuk mendaftar sebagai pihak lain yang menjadi kuasa wajib pajak.

Adapun calon konsultan pajak dapat menggunakan SKK untuk memenuhi persyaratan pengajuan izin konsultan pajak. Setelah memperoleh izin, konsultan pajak juga perlu mendaftar sebagai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Pendaftaran tersebut dikelola oleh DJP. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.