BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memberikan fasilitas supertax deduction hingga 300% untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) serta hilirisasi paten.
Fasilitas supertax deduction diharapkan dapat meningkatkan investasi riset sekaligus mempercepat komersialisasi hasil inovasi oleh industri. Pemberian fasilitas tersebut diatur dalam Pasal 432 PMK 81/2024.
"Fasilitas supertax deduction ini kita berikan baik kepada inventor maupun investor," kata Kepala Subdirektorat PPh Badan Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP Handayanto Tjahyandriyo Purwantoro dalam talk show pada Forum Bisnis Paten Indonesia 2026, dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Handayanto menjelaskan fasilitas supertax deduction tersebut berupa tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan maupun pihak yang bekerja sama dalam kegiatan litbang, termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% tersebut meliputi 2 hal, yakni pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang; dan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam jangka waktu tertentu.
Terhadap tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% tersebut dapat meliputi 4 hal. Pertama, sebesar 50% diberikan jika litbang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten dalam negeri.
Kedua, sebesar 25% dalam hal litbang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten yang didaftarkan di luar negeri. Ketiga, sebesar 100% diberikan apabila litbang mencapai tahap komersialisasi. Keempat, sebesar 25% jika litbang dicapai melalui suatu kerja sama dengan lembaga litbang pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.
Meski demikian, pemanfaatan fasilitas tersebut masih terbatas. Handayanto mengungkapkan hingga September 2026, baru terdapat 35 wajib pajak yang mengajukan fasilitas supertax deduction litbang. Menurutnya, pemanfaatan fasilitas tersebut masih perlu diperluas.
Supertax deduction litbang menjadi salah satu dukungan pemerintah dalam pengembangan inovasi. Namun, setelah penelitian menghasilkan invensi dan paten, tantangan berikutnya ialah mendorong hasil inovasi tersebut agar dapat dikomersialkan dan memberikan nilai ekonomi.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan sekitar 38 lembaga inkubator berbasis perguruan tinggi dalam 4 bulan terakhir. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi inovasi yang berpotensi dikembangkan menjadi usaha.
"PR-nya adalah bagaimana paten yang sudah dipegang, inovasi yang sudah dihasilkan, itu bisa dilakukan komersialisasi," ujarnya.
Komersialisasi paten juga membutuhkan kesiapan industri untuk mengadopsi teknologi dan memanfaatkannya dalam proses produksi. Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Ditjen IKMA Kemenperin Budi Setiawan memaparkan sejumlah dukungan pemerintah bagi industri kecil dan menengah (IKM).
Dukungan tersebut antara lain berupa fasilitasi teknologi, standardisasi produk, akses bahan baku, serta program startup for industry. Program ini mempertemukan perusahaan rintisan dengan IKM dan industri besar untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan industri.
Sementara itu, Pemeriksa Paten Ahli Utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) M. Zainuddin menekankan pentingnya mempertemukan inventor, investor, dan pihak yang berpotensi menggunakan paten.
"Pada akhirnya kita bisa mempertemukan antara inventor, investor, dan semua yang bisa menggunakan paten-paten yang memang sudah terdaftar," ujarnya.
Melalui Forum Bisnis Paten Indonesia 2026, DJKI berupaya mempertemukan pemilik invensi dengan calon investor dan pengguna teknologi agar paten yang telah dihasilkan dapat dimanfaatkan lebih luas.
DJKI juga mengingatkan inventor dan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan paten sebelum mengungkapkan atau mengomersialkan invensinya. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum atas invensi yang dihasilkan. Informasi mengenai layanan permohonan paten dapat diakses melalui laman paten.dgip.go.id. (dik)
