BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan mempercepat pencairan restitusi pajak bagi wajib pajak dengan skala usaha kecil yang dinilai paling terdampak oleh tekanan ekonomi. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (11/11/2026).
Kasubdit Peraturan PPN Industri Ditjen Pajak (DJP) Endro Tribudi Setijanto mengatakan percepatan pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi kelompok wajib pajak diperlukan agar likuiditas mereka tidak terhambat.
"Kemudian, wajib pajak yang mungkin kecil-kecil gitu, ada perintah untuk mempercepat restitusi karena mereka kita anggap yang paling suffer di perekonomian," katanya.
Selain itu, Endro juga menyampaikan bahwa menteri keuangan telah memberikan arahan untuk mempercepat pencairan restitusi pajak bagi pelaku usaha di industri padat karya serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia pun menegaskan bahwa uang restitusi pajak merupakan hak wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak karena uang tersebut bukan hak negara.
"Jadi prinsipnya, restitusi itu adalah mengembalikan uang yang bukan hak negara," ucap Endro.
Endro menjelaskan terdapat 2 mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pertama, restitusi melalui proses pemeriksaan oleh petugas pajak.
Kedua, restitusi dipercepat atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diberikan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Endro menegaskan restitusi dipercepat merupakan fasilitas bagi wajib pajak berisiko rendah.
"Jadi, restitusi tidak bicara keluar atau tidak [uang restitusi pajak]. Tetapi berbicara tentang keluar dengan cara pengembalian pendahuluan atau keluar dengan cara pemeriksaan. Jadi dilihatnya secara lengkap, pemeriksaan dan pengembalian pendahuluan," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa pencairan restitusi pajak harus dilakukan secara hati-hati melalui serangkaian tahapan penelitian dan pemeriksaan.
Meski begitu, langkah tersebut bukan untuk menyulitkan wajib pajak, melainkan untuk memastikan restitusi pajak tepat sasaran dan dicairkan hanya kepada wajib pajak yang berhak.
Selain topik di atas, terdapat ulasan mengenai perkembangan gugatan PPN pembalut ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, ada juga bahasan mengenai progres Indonesia dalam aksesi keanggotaan OECD, insentif pajak untuk hilirisasi paten, dan lain sebagainya.
DJP menegaskan bahwa pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat merupakan fasilitas bagi wajib pajak berisiko rendah. Tanpa restitusi dipercepat, seluruh permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak akan diperiksa secara lengkap oleh pemeriksa.
"Kalau default-nya adalah harus diperiksa, untuk wajib pajak tertentu yang kita melihat risikonya rendah atau bisa diperkirakan risikonya, dia mendapat fasilitas. Ada kemudahan, yang tadinya harus diperiksa lengkap, sekarang hanya penelitian," ujar Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri Endro Tribudi Setijanto.
Tak hanya bertujuan memberikan fasilitas bagi wajib pajak yang patuh dan berisiko rendah, kehadiran restitusi dipercepat juga untuk mengefisienkan kegiatan pemeriksaan di DJP. (DDTCNews/Kontan)
Pemerintah mengeklaim kesiapan Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mencapai sekitar 80%.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah perlu membenahi regulasi karena dinilai krusial untuk menjadi anggota OECD. Salah satunya, Indonesia perlu memiliki pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing (foreign bribery) sebagai instrumen antikorupsi.
"Sementara ini, secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%. Tentu dari 80% itu, ada beberapa hal yang sifatnya krusial dan memerlukan kelengkapan perundang-undangan, salah satunya adalah foreign bribery," katanya. (DDTCNews)
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon memperbaiki permohonan pengujian undang-undang terkait dengan pengenaan PPN atas pembalut.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan pemohon masih perlu memperjelas kedudukan hukum (legal standing) serta kerugian konstitusional yang dialaminya akibat pengenaan PPN atas pembalut.
"Apakah ada bukti-bukti terkait PPN yang dikenakan ketika membeli pembalut? Di mana kerugian dari berlakunya norma itu? Anda sandingkan dengan kebutuhan pokok lainnya," katanya dalam sidang Perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026. (DDTCNews)
Pemerintah memberikan fasilitas supertax deduction hingga 300% untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) serta hilirisasi paten.
Fasilitas supertax deduction diharapkan dapat meningkatkan investasi riset sekaligus mempercepat komersialisasi hasil inovasi oleh industri. Pemberian fasilitas tersebut diatur dalam Pasal 432 PMK 81/2024.
"Fasilitas supertax deduction ini kita berikan baik kepada inventor maupun investor," kata Kepala Subdirektorat PPh Badan Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP Handayanto Tjahyandriyo Purwantoro. (DDTCNews)
Anggota Komisi III DPR Benny Utama meminta penetapan jenis tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset disertai batasan normatif yang jelas.
Kejelasan batas dimaksud diperlukan agar penguatan kewenangan negara dalam merampas aset tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pengabaian terhadap perlindungan hak masyarakat.
"Perluasan jenis tindak pidana dalam rancangan UU perampasan aset ini harus disertai batasan normatif yang jelas," ujar Benny. (DDTCNews)
Pemerintah mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk rencana perpanjangan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kementerian Keuangan menerima estimasi kebutuhan anggaran untuk kebijakan tersebut yang mencapai sekitar Rp5 triliun.
Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan final terkait anggaran stimulus. Kemenkeu masih melakukan penghitungan lebih lanjut, termasuk memperhitungkan potensi penerimaan pajak yang tidak diterima negara akibat pemberian insentif.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti mengatakan penghitungan kebutuhan anggaran tersebut telah diterima Kemenkeu berdasarkan pembahasan dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Kontan)
