BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Implementasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) akan diperluas ke 30 bank swasta serta lembaga keuangan nonbank swasta.
Untuk mendukung perluasan implementasi SPP-TDLN tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) selaku penyelenggara sistem memberikan pendampingan kepada bank dan lembaga keuangan nonbank dalam proses stabilisasi sistem.
"Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara SPP-TDLN, PT Jalin terus berkoordinasi dan memberikan pendampingan teknis kepada para penerbit melalui tahapan pengembangan dan stabilisasi sistem," sebut VP Corporate Secretary PT Jalin Putu Agnia, Senin (9/11/2026).
Perluasan implementasi SPP-TDLN ke bank swasta dan lembaga keuangan nonbank mempertimbangkan kesiapan sistem masing-masing institusi.
Kesiapan tersebut menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi sebelum Dirjen Pajak menerbitkan keputusan penunjukan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai pihak lain.
"Kami terus mendorong agar proses integrasi dan stabilisasi dapat berjalan optimal, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, keandalan, dan kesiapan operasional. Dengan demikian, perluasan implementasi dapat dilakukan secara terukur sesuai kesiapan masing-masing penerbit," ujar Agnia.
Sebagai informasi, pemerintah telah memulai pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri dengan memanfaatkan SPP-TDLN. Pemungutan PPN dilaksanakan atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Dalam skema tersebut, bank dan lembaga keuangan nonbank yang memfasilitasi pembayaran atas transaksi digital luar negeri dapat ditunjuk sebagai pihak lain untuk memungut PPN.
Hingga saat ini, terdapat 6 institusi yang telah ditunjuk, yakni BRI, BNI, BSI, Bank Mandiri, BTN, dan LinkAja. Keenam pihak lain tersebut wajib memungut PPN sebesar 11/111 dari pembayaran atas penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.
Pemungutan dilakukan apabila SPP-TDLN memberikan konfirmasi kepada bank atau lembaga keuangan nonbank bahwa transaksi digital luar negeri tersebut terutang PPN. (rig)
