BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menjelaskan wajib pajak yang dikenai sanksi administrasi akibat terlambat melaporkan SPT Masa PPN dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi (PSA) hingga 90%.
Kring Pajak menjelaskan fasilitas pengurangan tersebut dapat dimanfaatkan atas sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP) yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026. Namun, wajib pajak harus memenuhi sejumlah persyaratan yang berlaku.
"Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN yang tercantum dalam STP yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026 dapat diajukan permohonan pengurangan sanksi administratif dengan besaran pengurangan 90%," jelas Kring Pajak melalui media sosial, Rabu (11/11/2026).
Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pertanyaan wajib pajak yang mengaku menerima STP pada 2023 akibat terlambat melaporkan SPT Masa PPN nihil.
Wajib pajak tersebut ingin mengetahui apakah sanksi denda yang dikenakan masih dapat diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
Merespons pertanyaan tersebut, Kring Pajak menjelaskan wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi sebesar 90% sepanjang telah membayar 10% dari sanksi yang tercantum dalam STP.
Pembayaran sebesar 10% tersebut harus dilakukan dalam periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Selain melakukan pembayaran, wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam KEP-239/PJ/2026.
Sebagai informasi, sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Ketentuan itu mengatur pengenaan denda administrasi sebesar Rp500.000 atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN. (rig)
