BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berpandangan pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat sesungguhnya merupakan fasilitas bagi wajib pajak berisiko rendah.
Tanpa restitusi dipercepat dalam ketentuan perpajakan, seluruh permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak akan diperiksa secara lengkap oleh pemeriksa.
"Kalau default-nya adalah harus diperiksa, untuk wajib pajak tertentu yang kita melihat risikonya rendah atau bisa diperkirakan risikonya, dia mendapat fasilitas. Ada kemudahan, yang tadinya harus diperiksa lengkap, sekarang hanya penelitian," ujar Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri Endro Tribudi Setijanto dalam seminar Taxplore UI 2026, dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Tidak hanya bertujuan memberikan fasilitas bagi wajib pajak yang patuh dan berisiko rendah, kehadiran restitusi dipercepat juga untuk mengefisienkan kegiatan pemeriksaan di DJP.
Tanpa restitusi dipercepat, permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak berisiko rendah bakal tetap diperiksa meski sedari awal sudah bisa dipastikan tidak akan ada temuan dan koreksi dari pemeriksaan dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan restitusi dipercepat agar kegiatan pemeriksaan bisa difokuskan pada wajib pajak yang tidak patuh dan berisiko tinggi.
"Wajib pajak berisiko rendah kalau diperiksa juga tidak ketemu apa-apa, tidak ada koreksinya. Ini menyebabkan pemeriksa habis energinya untuk memeriksa wajib pajak yang sudah patuh. Jadi, agar lebih efisien, pemeriksa kita memeriksa yang lain-lain, bukan pengembalian pendahuluan," ujar Endro.
Sebagai informasi, pemerintah telah memperketat syarat restitusi dipercepat bagi wajib pajak kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP), wajib pajak persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP), dan PKP berisiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN) melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2026.
Sebagai contoh, kini PKP tidak bisa serta-merta mengajukan restitusi dipercepat sebagai PKP berisiko rendah meski PKP dimaksud memiliki kelebihan pembayaran PPN karena melakukan ekspor.
Dalam PMK 28/2026 ditegaskan bahwa proporsi ekspor, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN yang dilakukan oleh PKP berisiko rendah pada masa pajak yang diajukan restitusi dipercepat harus mencapai 80% dari keseluruhan penyerahan. (dik)
