BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon memperbaiki permohonan pengujian undang-undang terkait dengan pengenaan PPN atas pembalut.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan pemohon masih perlu memperjelas kedudukan hukum (legal standing) serta kerugian konstitusional yang dialaminya akibat pengenaan PPN atas pembalut.
"Apakah ada bukti-bukti terkait PPN yang dikenakan ketika membeli pembalut? Di mana kerugian dari berlakunya norma itu? Anda sandingkan dengan kebutuhan pokok lainnya," katanya dalam sidang Perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026, Selasa (10/11/2026).
Enny juga meminta pemohon memberikan uraian lebih lanjut mengenai hak warga negara yang dilanggar dan bentuk diskriminasi yang timbul akibat pemberlakuan PPN atas pembalut.
"Berkenaan dengan apa yang dimohonkan, kalau memang ini soal konstitusionalitas norma, tolong diuraikan pokok-pokok yang menunjukkan pertentangannya dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Apakah betul akibat PPN itu Anda tidak memperoleh hak untuk hidup dengan baik dan sehat?" ujarnya.
Tanpa penjelasan tersebut, lanjut Enny, petitum pemohon justru berpotensi bersifat diskriminatif terhadap pihak lain yang tidak menggunakan pembalut.
"Bagaimana Anda bisa berargumentasi bahwa ini tidak diskriminatif? Ini yang perlu dijelaskan," tuturnya.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengingatkan bahwa MK tidak akan mengabulkan permohonan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma akibat penambahan pemaknaan.
"Bayangkan nanti minta ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Kan jadi panjang juga," katanya.
Arsul berpandangan masalah pengenaan PPN atas pembalut timbul akibat norma pada aturan pelaksana UU PPN, bukan norma pada Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU PPN.
Perlu diketahui, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU PPN mengatur bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari PPN atau tidak dipungut PPN.
Apabila persoalannya terletak pada aturan pelaksana Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU PPN, lanjut Arsul, pemohon perlu mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA).
"Apakah sebetulnya bermula dari norma? Atau persoalannya ada di peraturan pelaksananya? Coba dipelajari. Jangan-jangan yang harus diuji yang ini [aturan pelaksana]," ujarnya.
Sebagai informasi, pemohon bernama Bernita Matondang mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 16B ayat (1) huruf j angka 1 UU PPN.
Pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan normatif bahwa penentuan barang yang dibutuhkan rakyat banyak telah dilakukan berdasarkan kriteria yang objektif, rasional, dan proporsional, termasuk mempertimbangkan kebutuhan sanitasi menstruasi.
Pemohon juga meminta MK menyatakan Pasal 16B ayat (1) huruf j angka 1 UU PPN inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan produk sanitasi menstruasi.
Perincian barang kebutuhan pokok dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU PPN sebagaimana telah diubah dengan UU HPP juga tidak boleh dimaknai secara limitatif dan harus turut mencakup barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi. (rig)
