WP Hapus Bukti Potong di SPT, DJP Bisa Lanjutkan dengan SP2DK

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) dapat meminta klarifikasi dengan melayangkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang terindikasi sengaja menghapus bukti pemotongan PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan langkah tersebut ditempuh apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak menindaklanjuti atau menanggapi surat imbauan yang sudah dikirim.

"Apabila imbauan tersebut tidak ditindaklanjuti, DJP dapat mengambil langkah lanjutan berupa permintaan klarifikasi atas data yang dimaksud," ujarnya, dikutip pada Kamis (12/11/2026).

Inge menjelaskan DJP telah melayangkan surat imbauan resmi kepada 475.698 wajib pajak yang terindikasi menghapus bupot PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025. Imbauan tersebut disampaikan melalui email wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP.

Melalui email tersebut, lanjutnya, DJP mengimbau wajib pajak untuk melakukan penelitian, verifikasi, serta pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan.

"Apabila setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa data yang dilaporkan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk segera melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku," tuturnya.

Sebagai informasi, draf SPT Tahunan pada Coretax turut memuat bukti potong dan penghasilan yang terkait dengan bukti potong tersebut. Kedua informasi tersebut berasal dari pihak pemotong dan terisi secara otomatis pada draf SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Coretax memang memungkinkan wajib pajak menghapus bukti potong dan penghasilan yang terkait dengan bukti potong dimaksud dari draf SPT. Namun, perlu dicatat, data tersebut masih tersimpan pada sistem internal DJP dan bisa digunakan untuk keperluan pengawasan.

Apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti imbauan dari DJP untuk melakukan pembetulan sehingga data yang dilaporkan masih belum mencerminkan kondisi sebenarnya, DJP dapat melanjutkan pengawasan dengan menerbitkan SP2DK.

Ketentuan teknis mengenai pengawasan terhadap wajib pajak diatur dalam PMK 111/2025. Dalam beleid tersebut, kegiatan pengawasan dapat dilakukan melalui penyampaian surat imbauan dan SP2DK.

Wajib pajak yang menerima surat imbauan ataupun SP2DK harus memberikan tanggapan dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau menyampaikan penjelasan sebagaimana yang diminta dalam surat tersebut.

"Kami juga mengimbau seluruh wajib pajak untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Pastikan juga setiap email atau informasi yang diterima berasal dari kanal resmi DJP," kata Inge. (rig)