Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Libur Bayar Pajak Berakhir Bulan Ini, Pengusaha Ngaku Belum Siap

A+
A-
0
A+
A-
0
Libur Bayar Pajak Berakhir Bulan Ini, Pengusaha Ngaku Belum Siap

Ilustrasi. (DDTCNews)

MATARAM, DDTCNews—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai pelaku usaha saat ini masih membutuhkan insentif pembebasan pajak daerah demi memulihkan usahanya yang tertekan akibat pandemi virus Corona.

Ketua Kehormatan PHRI Nusa Tenggara Barat I Gusti Lanang Patra mengatakan pelaku usaha masih membutuhkan insentif pajak daerah untuk memulihkan usaha. Menurutnya, kembali aktifnya penarikan pajak akan berdampak buruk untuk pengusaha.

"Pelaku usaha memang sudah menerima surat terkait dengan kembali diberlakukannya penarikan pajak oleh Pemkot Mataram," katanya, Senin (21/9/2020).

Baca Juga: Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Untuk diketahui, periode pembebasan pungutan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir hingga pajak hiburan berakhir bulan ini. Jika tidak ada aral melintang, Pemkot Mataram mulai mengaktifkan kembali penagihan pajak daerah ke lokasi usaha bulan depan.

I Gusti menyebutkan pelaku usaha hotel, restoran dan parkir di Kota Mataram sudah diwajibkan untuk menyetor pajak daerah mulai bulan depan. Namun, sambungnya, kebijakan pemkot ini seperti setengah pemaksaan bagi pelaku usaha.

Dia tidak menampik kegiatan hotel, restoran dan parkir sudah mulai berjalan. Meski begitu, kegiatan usaha belum bisa dilakukan secara normal dan belum semua hotel dan restoran membuka usahanya.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kegiatan bisnis juga belum melibatkan seluruh karyawan. Kondisi pariwisata di NTB belum sepenuhnya normal sehingga dukungan fiskal daerah dengan kebijakan pembebasan pajak masih diperlukan dunia usaha.

"Jadi saya kita belum saatnya pajak usaha hotel dan restoran ini kembali ditagih. Kalau tetap ditagih, mereka tidak mempunyai kemampuan. Kami bukan mau tutup mata, tetapi memang faktanya semua sepi," tuturnya.

I Gusti menambahkan pemkot tidak bisa mendorong seluruh hotel dan restoran untuk mulai menyetorkan pajak. Pasalnya, dari total pelaku usaha hotel dan restoran di Mataram, hanya sekitar 10% hingga 20% pelaku usaha yang sudah aktif.

Baca Juga: Cuma Bulan Ini, Pemkot Tawarkan Pemutihan Pajak PBB

"Hotel yang aktif itu tidak lebih dari 20%. Belum lagi mereka harus membayar bunga bank dan menanggung karyawan. Seharusnya ini diberikan subsidi modal dan lainnya, tapi malah ditagih pajak," ujarnya seperti dilansir radarlombok.co.id. (rig)

Topik : kota mataram, insentif pajak, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pembebasan pajak, pajak da

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 16:19 WIB
DDTC WORKING PAPER

Waduh, Ketimpangan Horizontal Pajak Daerah Masih Besar

Selasa, 14 September 2021 | 14:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Insentif Berakhir Bulan Ini, Posko Pembayaran PBB Dibuka di Kelurahan

Selasa, 14 September 2021 | 13:58 WIB
DDTC WORKING PAPER

Mau Tahu Kinerja Pajak Daerah di Indonesia? Baca Kajian DDTC ini

Selasa, 14 September 2021 | 11:43 WIB
RUU HKPD

Atur Urusan Pajak Hingga Transfer, RUU HKPD Perlu Dibahas Hati-Hati

berita pilihan

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

Kamis, 16 September 2021 | 16:30 WIB
THAILAND

Pikat Ekspatriat Kaya Raya, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Kamis, 16 September 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Mulai Pulih, DJP Yakin Pertumbuhan Penerimaan Capai Target