Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Li Ka Shing Minta PPh Badan Naik

0
0

HONG KONG, DDTCNews – Orang terkaya di Hong Kong, Li Ka Shing meminta kenaikan pajak untuk PPh Badan guna mengatasi kesenjangan yang kian melebar antara orang kaya dan miskin. Bersamaan dengan ini, Li juga menentang gagasan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi orang kaya.

Li mengatakan Hong Kong sedang berada dalam masa tersulit dalam dua dekade terakhir. Terutama melihat kesenjangan antara kaya dan miskin yang kian melebar, yang membuat para miliarder seperti Warren Buffet dan Bill Gates menyerukan ‘pajak yang lebih tinggi’ bagi orang kaya.

“Menurutku cukup tambahkan tarif PPh Badan sebesar 1% atau 2%, dan itu akan sangat membantu banyak orang miskin,” ujar pemimpin CK Hutchison Holding ini.

Baca Juga: Indonesia di Tengah Kompetisi Perebutan Modal

Selama ini, tarif PPh Badan yang rendah telah menempatkan Hong Kong di daftar teratas sebagai negara yang menyediakan iklim bisnis paling kompetitif di dunia (menurut sekolah bisnis IMD). Satu dari tujuh rumah tangga di Hong Kong hidup dengan penghasilan kurang dari US$2.100 atau senilai Rp28 juta dalam sebulan.

Tingginya tingkat kesenjaangan yang terjadi di Hong Kong terus menjadi sorotan dan menyulut kerusuhan yang sempat melumpuhkan kota pada 2014 silam, serta terjadinya kerusuhan pada Februari yang menyebabkan beberapa polisi terluka.

Kejadian ini membuat pemerintah kembali menata ulang kebijakannya, dan memerintahkan para pemimpin di negara bekas kolonial Inggris ini untuk mengesampingkan politik serta fokus pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Soal Eksekusi Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%, BKF: Secepatnya

“Yang paling penting, pemerintah perlu memikirkan generasi muda, mereka perlu diberikan kesempatan dan pengharapan,” pungkas Li seperti yang dikutip Straits Times.

Berbeda dengan Buffet dan Gates, Li sangat menentang kenaikan tarif pajak untuk orang kaya. Menurutnya tidaklah bijak beberapa orang dikenakan tarif pajak yang tinggi dan yang lainnya lebih rendah, “nantinya akan rusuh,” tukasnya. (Amu)

Baca Juga: Pajak Orang Kaya Diusulkan untuk Danai Pendidikan Anak

“Menurutku cukup tambahkan tarif PPh Badan sebesar 1% atau 2%, dan itu akan sangat membantu banyak orang miskin,” ujar pemimpin CK Hutchison Holding ini.

Baca Juga: Indonesia di Tengah Kompetisi Perebutan Modal

Selama ini, tarif PPh Badan yang rendah telah menempatkan Hong Kong di daftar teratas sebagai negara yang menyediakan iklim bisnis paling kompetitif di dunia (menurut sekolah bisnis IMD). Satu dari tujuh rumah tangga di Hong Kong hidup dengan penghasilan kurang dari US$2.100 atau senilai Rp28 juta dalam sebulan.

Tingginya tingkat kesenjaangan yang terjadi di Hong Kong terus menjadi sorotan dan menyulut kerusuhan yang sempat melumpuhkan kota pada 2014 silam, serta terjadinya kerusuhan pada Februari yang menyebabkan beberapa polisi terluka.

Kejadian ini membuat pemerintah kembali menata ulang kebijakannya, dan memerintahkan para pemimpin di negara bekas kolonial Inggris ini untuk mengesampingkan politik serta fokus pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Soal Eksekusi Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%, BKF: Secepatnya

“Yang paling penting, pemerintah perlu memikirkan generasi muda, mereka perlu diberikan kesempatan dan pengharapan,” pungkas Li seperti yang dikutip Straits Times.

Berbeda dengan Buffet dan Gates, Li sangat menentang kenaikan tarif pajak untuk orang kaya. Menurutnya tidaklah bijak beberapa orang dikenakan tarif pajak yang tinggi dan yang lainnya lebih rendah, “nantinya akan rusuh,” tukasnya. (Amu)

Baca Juga: Pajak Orang Kaya Diusulkan untuk Danai Pendidikan Anak
Topik : berita pajak internasional, pajak internasional, hong kong, pph badan, pajak orang kaya
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS