Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Larangan Ekspor CPO Jalan 2 Pekan, Kemenkeu Bakal Evaluasi Dampaknya

A+
A-
0
A+
A-
0
Larangan Ekspor CPO Jalan 2 Pekan, Kemenkeu Bakal Evaluasi Dampaknya

Warga antre membeli minyak goreng curah pada Gebyar 2 Ton Minyak Goreng Curah di Terminal Tegal, Denpasar, Bali, Sabtu (30/4/2022). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu bakal mengevaluasi dampak larangan sementara ekspor bahan baku dan produk minyak goreng.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. BKF pun bakal menghitung efek kebijakan tersebut terhadap APBN dan perekonomian.

"Ini akan terus kami evaluasi, yang jelas memang prioritas pemerintah jelas, untuk jaga momentum pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan [memastikan] ketersediaan bahan pokok," katanya, Jumat (13/5/2022).

Baca Juga: Inflasi Indonesia 'Hanya' 3,5%, Sri Mulyani: Tekanannya Lebih Rendah

Febrio mengatakan di tengah lonjakan harga komoditas global, pemerintah memiliki prioritas untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi. Prioritas itu pula yang selalu menjadi pertimbangan ketika membuat kebijakan, termasuk pelarangan ekspor CPO.

Dia menjelaskan kenaikan berbagai harga komoditas pada satu sisi telah membawa berkah pada pendapatan negara. Namun di sisi lain, kenaikan harga komoditas dapat menimbulkan lonjakan laju inflasi dan menggerus daya beli masyarakat yang sudah berangsur pulih setelah tertekan akibat pandemi Covid-19.

Tak hanya melarang ekspor CPO, Febrio menyebut upaya menjaga daya beli masyarakat juga dilakukan dengan mengoptimalkan peran APBN. Menurutnya, APBN akan berperan sebagai shock absorber untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%-5,9%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

"Kebijakan-kebijakan yang kami ambil konsisten dengan prioritas-prioritas tersebut. Prioritas ini terus akan kami lihat hari demi hari, minggu demi minggu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pelarangan ekspor pada bahan baku dan produk minyak goreng, yang diatur melalui Permendag 22/2022 mulai 28 April 2022. Menurutnya, kebijakan itu harus diambil walaupun ekspor minyak kelapa sawit ketika harga sedang tinggi dapat mendatangkan berkah dari sisi penerimaan negara termasuk pajak.

Larangan ekspor berlaku untuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), minyak sawit merah (red palm oil/RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein, dan used cooking oil. Larangan ekspor akan dicabut ketika kebutuhan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi. (sap)

Baca Juga: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali, Jokowi Pastikan Pasokan Cukup

Topik : minyak goreng, inflasi, kebijakan 1 harga, CPO, minyak kelapa sawit, BKF, Permendag 22/2022

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 April 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ekspor CPO Mulai Dilarang Sementara, DJBC Siapkan 4 Langkah Pengawasan

Kamis, 28 April 2022 | 09:05 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tegaskan Larang Total Ekspor CPO, Jokowi: Negara Butuh Pajak, Tapi..

Selasa, 26 April 2022 | 21:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Larangan Ekspor RBD Palm Olein Berlaku Hingga Harga Migor Curah Segini

Selasa, 26 April 2022 | 10:19 WIB
MALAYSIA

Jokowi Larang Ekspor CPO, Malaysia Ketiban Rezeki Nomplok

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus