Review
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 01 April 2020 | 17:29 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 01 April 2020 | 16:53 WIB
RESPONS PAJAK PERANGI DAMPAK CORONA (4)
Fokus
Data & alat
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Lagi-lagi Shortfall

A+
A-
1
A+
A-
1
Lagi-lagi Shortfall

KITA agaknya sudah semakin terbiasa dengan istilah ‘shortfall pajak’. Istilah ini mulai ramai menghiasi media massa terutama sejak 2009, 10 tahun silam. Memang, sejak itulah Ditjen Pajak (DJP) konsisten mempertahankan tradisi shortfall dan terus bertahan sampai sekarang.

Sejak itu pula, shortfall pajak terus meneror aparat pajak setiap menjelang momentum akhir tahun. Seperti tahun ini, ketika shortfall pajak diprediksi akan memperbarui kembali rekor tertingginya sepanjang sejarah, yakni sebesar Rp259 triliun dari target Rp1.577 triliun.

Dahulu, sebagian kalangan, termasuk Dirjen Pajak, sempat menyalahkan target penerimaan yang terlalu tinggi sebagai biang keladi shortfall. Sebagian malah membayangkan, jangan-jangan target itu memang dibuat tinggi agar tidak bisa dicapai, sehingga pemerintah masih bisa menarik utang.

Baca Juga: Diperpanjang, Penghentian Pelayanan Langsung DJP Sampai 21 April 2020

Sebagian lagi berpikir, mungkin persoalannya karena kewenangan DJP yang terbatas. Bermula dari situlah muncul gagasan membentuk Badan Penerimaan Pajak (BPP) yang langsung di bawah Presiden. Dengan BPP itu dibayangkan keterbatasan kewenangan DJP dapat diatasi.

Sebagian yang lain menyalahkan target pertumbuhan ekonomi yang meleset di bawah target. Namun, argumentasi ini lemah, kalau tidak dikatakan setengah keliru. Sebab, menggali penerimaan pajak tidak identik seperti menjual mobil. Pajak bisa digali sampai 5 tahun ke belakang.

Kalaupun pertumbuhan ekonomi negatif sekalipun, selama masih ada inflasi, penerimaan pajak akan naik secara otomatis. Kita pernah mengalami masa pertumbuhan ekonomi negatif saat krisis moneter 1998, dan penerimaan pajak pada tahun itu tetap dapat terpenuhi.

Baca Juga: Ini Tahapan yang Harus Dilalui DJP Sebelum Penerapan Pajak Digital

Di ujung sana ada yang berpandangan gaji aparatnya masih kurang. Dari sinilah muncul berbagai remunerasi tambahan yang tidak dinikmati pegawai negeri sipil lainnya. Remunerasi itu dimulai pada 2007, lalu dinaikkan lagi pada 2015. Hasilnya: Shortfall pajak terus memperbarui rekornya.

Pada saat yang bersamaan, kepatuhan formal pajak selama 10 tahun terakhir yang ditunjukkan dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) juga terus meningkat. Begitu pula dengan jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kian bertambah. Lalu, siapa yang salah?

Mungkin yang salah adalah konsensus nasional kita melalui UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU tersebut mengurangi masa daluwarsa pajak dari 10 tahun menjadi 5 tahun, dan membebaskan denda pajak dari sebelumnya 50% sebelum banding.

Baca Juga: Jokowi Segera Terbitkan Perpres Rincian Tambahan Anggaran Kesehatan

UU itu juga menyebut, penagihan pajak baru bisa dilaksanakan setelah ada putusan inkrach dari pengadilan. Itu berarti, titik pajak terutangnya mundur, dan pembayaran pajak otomatis tertunda. Hal-hal itulah yang kemudian direvisi melalui RUU KUP yang dimasukkan ke parlemen pada 2016.

Mungkin itu pula sebabnya RUU KUP juga menaikkan status kelembagaan DJP menjadi badan di bawah Presiden, terpisah tetapi tetap berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Harapannya, dengan menjadi badan, DJP dapat menyelesaikan persoalan keterbatasan kewenangannya.

RUU KUP tersebut, dengan kata lain, hendak mengoreksi dan mengembalikan ke tengah UU KUP yang terlalu berada pada bandul kanan (pro-bisnis), dari yang sebelumnya berada pada bandul kiri (pro-negara).

Baca Juga: Surpres Perpu 1/2020 Sudah Diserahkan ke DPR Siang Ini

Namun, kita tidak tahu kapan RUU itu akan dibahas. Kita juga tidak tahu, apakah Presiden Joko Widodo benar sudah meninggalkan visinya yang dahulu ditunjukkannya, yaitu memisahkan antara fungsi pendapatan dan pengeluaran dalam manajemen pemerintahan.

Yang kita tahu, RUU itu sudah masuk ke parlemen, lalu dibiarkan. Kini, sekonyong-konyong muncul Omnibus Law RUU Kebijakan Perpajakan untuk Memperkuat Perekonomian. Apakah RUU KUP akan tetap dibiarkan? Sampai kapan? Bertanyalah pada rumput yang bergoyang.*

Baca Juga: 'Ini Situasi yang Extra Ordinary'

Dahulu, sebagian kalangan, termasuk Dirjen Pajak, sempat menyalahkan target penerimaan yang terlalu tinggi sebagai biang keladi shortfall. Sebagian malah membayangkan, jangan-jangan target itu memang dibuat tinggi agar tidak bisa dicapai, sehingga pemerintah masih bisa menarik utang.

Baca Juga: Diperpanjang, Penghentian Pelayanan Langsung DJP Sampai 21 April 2020

Sebagian lagi berpikir, mungkin persoalannya karena kewenangan DJP yang terbatas. Bermula dari situlah muncul gagasan membentuk Badan Penerimaan Pajak (BPP) yang langsung di bawah Presiden. Dengan BPP itu dibayangkan keterbatasan kewenangan DJP dapat diatasi.

Sebagian yang lain menyalahkan target pertumbuhan ekonomi yang meleset di bawah target. Namun, argumentasi ini lemah, kalau tidak dikatakan setengah keliru. Sebab, menggali penerimaan pajak tidak identik seperti menjual mobil. Pajak bisa digali sampai 5 tahun ke belakang.

Kalaupun pertumbuhan ekonomi negatif sekalipun, selama masih ada inflasi, penerimaan pajak akan naik secara otomatis. Kita pernah mengalami masa pertumbuhan ekonomi negatif saat krisis moneter 1998, dan penerimaan pajak pada tahun itu tetap dapat terpenuhi.

Baca Juga: Ini Tahapan yang Harus Dilalui DJP Sebelum Penerapan Pajak Digital

Di ujung sana ada yang berpandangan gaji aparatnya masih kurang. Dari sinilah muncul berbagai remunerasi tambahan yang tidak dinikmati pegawai negeri sipil lainnya. Remunerasi itu dimulai pada 2007, lalu dinaikkan lagi pada 2015. Hasilnya: Shortfall pajak terus memperbarui rekornya.

Pada saat yang bersamaan, kepatuhan formal pajak selama 10 tahun terakhir yang ditunjukkan dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) juga terus meningkat. Begitu pula dengan jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kian bertambah. Lalu, siapa yang salah?

Mungkin yang salah adalah konsensus nasional kita melalui UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU tersebut mengurangi masa daluwarsa pajak dari 10 tahun menjadi 5 tahun, dan membebaskan denda pajak dari sebelumnya 50% sebelum banding.

Baca Juga: Jokowi Segera Terbitkan Perpres Rincian Tambahan Anggaran Kesehatan

UU itu juga menyebut, penagihan pajak baru bisa dilaksanakan setelah ada putusan inkrach dari pengadilan. Itu berarti, titik pajak terutangnya mundur, dan pembayaran pajak otomatis tertunda. Hal-hal itulah yang kemudian direvisi melalui RUU KUP yang dimasukkan ke parlemen pada 2016.

Mungkin itu pula sebabnya RUU KUP juga menaikkan status kelembagaan DJP menjadi badan di bawah Presiden, terpisah tetapi tetap berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Harapannya, dengan menjadi badan, DJP dapat menyelesaikan persoalan keterbatasan kewenangannya.

RUU KUP tersebut, dengan kata lain, hendak mengoreksi dan mengembalikan ke tengah UU KUP yang terlalu berada pada bandul kanan (pro-bisnis), dari yang sebelumnya berada pada bandul kiri (pro-negara).

Baca Juga: Surpres Perpu 1/2020 Sudah Diserahkan ke DPR Siang Ini

Namun, kita tidak tahu kapan RUU itu akan dibahas. Kita juga tidak tahu, apakah Presiden Joko Widodo benar sudah meninggalkan visinya yang dahulu ditunjukkannya, yaitu memisahkan antara fungsi pendapatan dan pengeluaran dalam manajemen pemerintahan.

Yang kita tahu, RUU itu sudah masuk ke parlemen, lalu dibiarkan. Kini, sekonyong-konyong muncul Omnibus Law RUU Kebijakan Perpajakan untuk Memperkuat Perekonomian. Apakah RUU KUP akan tetap dibiarkan? Sampai kapan? Bertanyalah pada rumput yang bergoyang.*

Baca Juga: 'Ini Situasi yang Extra Ordinary'
Topik : shortfall pajak, pertumbuhan ekonomi, sri mulyani, ditjen pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Jum'at, 20 Oktober 2017 | 09:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 18 Januari 2017 | 09:25 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 09 Desember 2016 | 09:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 26 Oktober 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Kamis, 02 April 2020 | 19:51 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 02 April 2020 | 17:53 WIB
KABUPATEN LANDAK
Kamis, 02 April 2020 | 16:59 WIB
DENIS HEALEY
Kamis, 02 April 2020 | 16:49 WIB
KABUPATEN TRENGGALEK
Kamis, 02 April 2020 | 16:41 WIB
PMK 23/2020
Kamis, 02 April 2020 | 16:39 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 02 April 2020 | 16:25 WIB
PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK