KOREA SELATAN

Korea Selatan Bakal Bebaskan Penghasilan Bunga Obligasi dari Pajak

Muhamad Wildan | Selasa, 19 Juli 2022 | 12:00 WIB
Korea Selatan Bakal Bebaskan Penghasilan Bunga Obligasi dari Pajak

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews – Pemerintah Korea Selatan berencana memberikan pengecualian pajak atas penghasilan bunga dan capital gains yang diterima oleh investor asing dari obligasi pemerintah.

Menteri Keuangan Choo Kyung Ho mengatakan langkah tersebut diambil untuk sebagai cara untuk menstabilkan pasar obligasi di Korea Selatan.

"Pengecualian pajak membantu memperluas basis permintaan obligasi pemerintah dan memajukan pasar obligasi," katanya seperti dilansir koreaherald.com, dikutip pada Selasa (19/7/2022).

Baca Juga:
Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Ketentuan mengenai pengecualian pajak tersebut sedang dirancang oleh pemerintah dan akan dirilis dalam waktu dekat. Dengan pengecualian pajak, diharapkan permintaan investor asing terhadap surat utang akan meningkat.

Kyung Ho juga berharap peningkatan permintaan atas obligasi dapat menekan imbal hasil (yield) dan meminimalisasi depresiasi mata uang domestik.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Korea Selatan juga berencana mencatatkan obligasinya ke dalam World Government Bond Index (WGBI). WGBI merupakan indeks FTSE Russell yang mengukur performa obligasi pemerintah.

Baca Juga:
Sengaja Tidak Lapor SPT? Ada Risiko Sanksi Pidana Penjara dan Denda

Mayoritas negara yang obligasinya masuk dalam WGBI tidak mengenakan pajak atas bunga obligasi yang diterima oleh investor asing.

Di sisi lain, Pemerintah Korea Selatan juga akan membebaskan impor bahan pangan dari pengenaan bea masuk. Tujuannya, menekan laju inflasi yang belakangan ini melonjak signifikan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi