PEREKONOMIAN INDONESIA

Kontraksi Ekonomi Pertama Sejak Kuartal I/1999, Ini Kata Kepala BPS

Dian Kurniati | Rabu, 05 Agustus 2020 | 13:20 WIB
Kontraksi Ekonomi Pertama Sejak Kuartal I/1999, Ini Kata Kepala BPS

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam konferensi video, Rabu (5/8/2020). (tangkapan layar Youtube BPS)

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebut kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 merupakan kontraksi pertama sejak kuartal I/1999.

Suhariyanto mengatakan pandemi virus Corona telah menyebabkan guncangan perekonomian hingga mengarah pada resesi global. Di Indonesia, tekanan pandemi dapat dilihat dari pelemahan ekonomi pada kuartal I/2020 tumbuh 2,97% dan pada kuartal II/2020 minus 5,32% (yoy).

“Kalau melacak pada pertumbuhan ekonomi triwulanan, kontraksi ini terendah sejak kuartal I tahun 1999," katanya melalui konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Baca Juga:
Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Suhariyanto menyebut kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/1999 tercatat sebesar minus 6,13%. Setelah itu, Indonesia selalu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif.

Suhariyanto menjelaskan dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi, yakni minus 30,84%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66% dan 16,96%.

Menurut lapangan usaha, hampir semuanya mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi paling signifikan terjadi pada transportasi dan pergudangan sebesar 30,84%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,02%. Industri pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,19%.

Baca Juga:
ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Di sisi lain, beberapa lapangan usaha tercatat masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya informasi dan komunikasi sebesar 10,88%, pengadaan air sebesar 4,56%, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,71%. Selain itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tumbuh sebesar 2,19%.

"Lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh tinggi karena meningkatnya iklan televisi, penggunaan data selama pandemi, serta adanya penambahan jumlah pelanggan penyedia jasa internet dan televisi berbayar," ujarnya.

Jika dilihat menurut pengeluaran, secara tahunan, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 5,51%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) minus 8,61%, dan ekspor minus 11,66%. Sementara itu, konsumsi pemerintah terkontraksi 6,9%, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) minus 7,76%, dan impor terkontraksi 16,96%.

Baca Juga:
Soal Kenaikan Tarif PPN, Anggota DPR Minta Rezim Baru Lebih Bijak

Struktur PDB kuartal II/2020 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yakni 57,85%, diikuti oleh PMTB 30,61%, dan ekspor 15,69%. Adapun porsi konsumsi pemerintah sebesar 8,67%, konsumsi LNPRT 1,36%, dan impor minus 15,52%.

Suhariyanto mengajak masyarakat tetap optimistis perekonomian bisa membaik pada kuartal III/2020. Dia menilai skema kebijakan yang dibuat pemerintah sudah komprehensif, mulai dari sisi penanganan kesehatan hingga pemulihan perekonomian.

Dia menilai perekonomian bisa segera membaik jika realisasi anggaran untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi bisa dilakukan secara optimal.

“Sejak adanya relaksasi PSBB [pembatasan sosial berskala besar], pada awal Juni sudah ada pergerakan ekonomi dibanding bulan Mei meski masih jauh dari normal. Kita harus optimis sehingga geliat ekonomi bisa bergerak dan salah satu kunci pentingnya adalah penerapan protokol kesehatan," katanya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Jumat, 12 April 2024 | 14:00 WIB LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Minggu, 07 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan Tarif PPN, Anggota DPR Minta Rezim Baru Lebih Bijak

Senin, 01 April 2024 | 11:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Bulan Puasa, BPS Catat Inflasi Maret 2024 Sebesar 3,05 Persen

BERITA PILIHAN
Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Rabu, 17 April 2024 | 17:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Surat Pemberitahuan Jalur Merah?

Rabu, 17 April 2024 | 17:00 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

SPT Nyatakan Rugi, Wajib Pajak Dapat Diperiksa di Kantor atau Lapangan

Rabu, 17 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Data Perpajakan Lebih Aman, WP Bisa Lakukan Penggantian EFIN

Rabu, 17 April 2024 | 15:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Rabu, 17 April 2024 | 15:21 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Begini Aturan Permodalan Koperasi Simpan Pinjam

Rabu, 17 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Reset Password Akun DJP Online Perlu Kode EFIN

Rabu, 17 April 2024 | 13:37 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024

Rabu, 17 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Lebih Mudah, DJP Sarankan WP Lapor SPT Tahunan PPh Badan Pakai e-Form