Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Konsumsi Rumah Tangga Jeblok, Sri Mulyani Pertanyakan Data BPS

A+
A-
0
A+
A-
0
Konsumsi Rumah Tangga Jeblok, Sri Mulyani Pertanyakan Data BPS

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (Foto: Setkab RI)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan akan konsultasi dengan Badan Pusat Statistik atas jebloknya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2017 yang hanya mencapai 4,95% atau terendah sejak 2012. Padahal realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun lalu mencapai Rp478,4 triliun atau tumbuh 16,62%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan realisasi PPN tahun 2017 yang sebesar 16% menggambarkan suatu kombinasi, salah satunya yaitu produksi. Menurutnya capaian itu merupakan konfirmasi sektor produksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun lalu.

“Konfirmasi dari sektor konsumsi terhadap PDB itu seperti sektor makanan, pakaian, trading, komunikasi dan otomotif yang bertumbuh positif. Maka itu berarti ada share yang muncul dari sisi produksi, sehingga pemerintah bisa memungut PPN dari sektor-sektor tersebut,” ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (7/2).

Baca Juga: Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Dia menjelaskan komoditas sejatinya mengalami pelemahan pada tahun 2015-2016, sehingga ada tekanan dalam bentuk penurunan penerimaan dari sektor swasta yang berbasis komoditas dan akan mempengaruhi berbagai macam tingkat konsumsi.

Sementara tahun 2016 pun dianggapnya menjadi tahun yang cukup berat untuk pemerintah mendorong konsumsi, maka tahun 2017 dinilai menjadi gerbang pemulihan komoditas. Harapan pemerintah atas timbulnya perbaikan komoditas pada kuartal III dan IV tahun 2017 mulai terealisasi.

“Kami sempat berharap adanya pembalikan keadaan pada 2 kuartal terakhir tahun lalu dan hal itu terjadi. Momentum pertumbuhan ini diharapkan bisa menciptakan confident , meningkatkan daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat, sepanjang pemerintah bisa menjaga inflasi,” tuturnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Rata-Rata Penerima Subsidi Upah Bergaji Rp2,9 Juta

Meski Begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui akan tetap melihat dan berkonsultasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya terkait dengan data konsumsi masyarakat yang baru saja diterbitkan beberapa hari lalu.

“Apakah rekaman keseluruhan konsumsi masyarakat dari data BPS bisa tercapture semuanya? Bukan hanya masalah digital saja, tetapi juga dari sisi shifting konsumsi yang mungkin tidak semuanya terekam dalam data statistik yang biasa diberitakan BPS,” pungkasnya. (Amu/Gfa)

Baca Juga: Insentif Pajak Terealisasi 96%, Begini Perincian Pemanfaatannya
Topik : sri mulyani, konsumsi rumah tangga, BPS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU HPP

Jasa Kesehatan Dapat Fasilitas Pembebasan PPN, Ini Daftarnya

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 13:30 WIB
UU HPP

Batasan Omzet Tidak Kena Pajak Rp500 Juta UMKM Berlaku Mulai 2022

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 12:00 WIB
UU HPP

Soal Pengenaan PPN Final, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 11:30 WIB
UU HPP

UU HPP Bikin Natura Jadi Objek Pajak, Begini Rinciannya

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN