Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Kepada DPR, Sri Mulyani Sampaikan Rencana Privatisasi 5 BUMN

A+
A-
8
A+
A-
8
Kepada DPR, Sri Mulyani Sampaikan Rencana Privatisasi 5 BUMN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana untuk memprivatisasi 5 BUMN kepada DPR pada tahun ini.

Kelima BUMN tersebut antara lain PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, dan PT Semen Kupang. Rencana privatisasi ini sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah pada 2022-2023.

"Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk tingkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, serta meningkatkan peran masyarakat dalam kepemilikan saham persero tersebut," kata menteri keuangan, dikutip pada Selasa (30/8/2022).

Baca Juga: Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Sri Mulyani menuturkan privatisasi BUMN telah diatur dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.

Pasal 74 UU 19/2003 juga turut memuat perihal privatisasi BUMN yang bertujuan untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, serta menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif.

Pada Waskita Karya, komposisi kepemilikan perusahaan saat ini yaitu pemerintah sebesar 75,35% dan publik sebesar 24,65%. Nanti, jenis saham yang akan dijual dalam right issue adalah saham portepel.

Baca Juga: Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Dalam hal ini, pemerintah memasukkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3 triliun, serta berharap dapat menghimpun dana publik senilai Rp900 miliar.

Untuk Adhi Karya, kepemilikan pemerintah tercatat sebesar 51% dan publik 49%. Jenis saham yang akan dijual dalam right issue adalah saham portepel. Pemerintah akan memasukkan PMN Rp1,98 triliun dan diharapkan dapat menghimpun dana publik senilai Rp1,89 triliun.

Untuk Bank Tabungan Negara (BTN), kepemilikan pemerintah di perusahaan mencapai 60% dan publik sebesar 40%. Nanti, BTN juga akan menggelar right issue dengan pemerintah guna menjaga proporsi kepemilikan.

Baca Juga: Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

"PMN yang akan kami masukkan senilai Rp2,48 triliun, di mana diharapkan publik bisa ikut sharing dengan mengambil right issue-nya sejumlah Rp1,65 triliun," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, komposisi kepemilikan Semen Indonesia terdiri atas pemerintah 51,01% dan publik 48,99%. Nanti, PMN PT Semen Indonesia akan dilakukan dalam bentuk inbreng saham dari PT Semen Baturaja Tbk.

Kemudian, kepemilikan pemerintah di Semen Kupang sebesar 61,48%, Bank Mandiri 37,39%, dan Pemprov Nusa Tenggara Timur 1,12%. Jenis saham yang akan dijual, yaitu saham pemerintah dengan metode privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor yang berminat.

Baca Juga: Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut

"Jumlah yang akan dijual diperkirakan sebanyak 82.213 saham. Kepemilikan pemerintah diperkirakan akan terdilusi sampai 0%, Bank Mandiri tetap, dan investor bisa mengambil alih dari kepemilikan pemerintah," tutur menteri keuangan. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : privatisasi, menkeu sri mulyani, BUMN, kebijakan pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 29 November 2022 | 23:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah 88 Persen, Ini Perinciannya

Selasa, 29 November 2022 | 22:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Sudah 52,9 Juta NIK telah Terintegrasi dengan NPWP

Selasa, 29 November 2022 | 19:00 WIB
PMK 170/2022

Kemenkeu Kucurkan DID Kembali untuk Pemda dengan Inflasi Terendah

Selasa, 29 November 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

4 Strategi DJP dalam Amankan Target Penerimaan Pajak 2023

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut