Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kenaikan NJOP Sempat Diprotes, Ini Langkah Pemkab

A+
A-
1
A+
A-
1
Kenaikan NJOP Sempat Diprotes, Ini Langkah Pemkab

Ilustrasi. 

TULUNGAGUNG, DDTCNews – Pemkab Tulungagung, Jawa Timur memutuskan untuk menggelar rangkaian sosialisasi terkait dengan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Indah Inawati mengatakan pemkab menggelar sosialisasi PBB-P2 pada 19-21 April 2021. Sosialisasi ikut melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Kejari Kabupaten Tulungagung.

"Sosialisasi ini dalam rangka penyampaian materi tentang kenaikan NJOP dan teknis pemungutan PBB-P2," katanya, dikutip pada Selasa (20/4/2021).

Baca Juga: Soal e-SPPT PBB, Anies Terbitkan Pergub Baru

Indah menyebut sasaran utama kegiatan sosialisasi adalah seluruh kepala desa yang ada di 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Dia memastikan pemkab menyampaikan alasan perlunya penyesuaian NJOP pada tahun ini.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi ajang konsolidasi pemkab dengan perangkat desa perihal distribusi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2. Pasalnya, distribusi SPPT sempat tertunda dengan adanya gelombang protes dari beberapa perangkat desa dan elemen mahasiswa karena kebijakan penyesuaian NJOP.

Target awal distribusi SPPT PBB-P2 dapat dirampungkan pada 19 Maret 2021. Pemkab kemudian memundurkan target distribusi dapat disampaikan kepada masyarakat pada 30 April 2021. Pemkab, sambungnya, membuka saluran keberatan masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian NJOP.

Baca Juga: Dampak Insentif PPnBM Mobil, Setoran Pajak Daerah Meningkat

Indah menjelaskan keberatan masyarakat dapat disampaikan secara individu atau kolektif kepada Bapenda. Seluruh pengajuan keberatan masyarakat atas SPPT PBB-P2 wajib disampaikan paling lambat pada 31 Juli 2021.

"Jika disampaikan di atas tanggal tersebut maka [keberatan masyarakat] akan digunakan sebagai ketetapan untuk tahun berikutnya," imbuhnya, seperti dilansir jatimtimes.com. (kaw)

Baca Juga: Banyak Daerah Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Ini Kata Periset
Topik : Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, NJOP, PBB, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 05 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 05 Mei 2021 | 10:15 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH
Selasa, 04 Mei 2021 | 15:23 WIB
KABUPATEN BULELENG
Selasa, 04 Mei 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 15:26 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG