Berita
Minggu, 09 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN BREBES
Minggu, 09 Agustus 2020 | 13:01 WIB
KEUANGAN NEGARA
Minggu, 09 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 09 Agustus 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Kena Investigasi Pajak Digital AS, Ini Respons Pemerintah

A+
A-
3
A+
A-
3
Kena Investigasi Pajak Digital AS, Ini Respons Pemerintah

Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri mulai 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

NEW DELHI, DDTCNews—Pemerintah India bersikap tenang dalam menghadapi keputusan pemerintah Amerika Serikat meluncurkan investigasi pajak layanan digital di beberapa negara mitra dagang, termasuk India.

Pejabat dari Kementerian Keuangan India yang enggan disebutkan namanya mengatakan keputusan AS melakukan investigasi kebijakan pajak digital tidak serta merta diartikan sebagai tindakan agresif Washington kepada New Delhi.

“Investigasi perdagangan terkait pajak layanan digital yang diadopsi oleh beberapa negara termasuk India seharusnya tidak ditafsirkan sebagai langkah agresi AS,” katanya dikutip Rabu (3/6/2020).

Baca Juga: Soal Audit OJK, Begini Permintaan Khusus BPK

Dilansir dari Channel News Asia, pemerintah India akan bersikap hati-hati dalam merespons investigasi perdagangan yang diluncurkan AS. Kementerian Perdagangan India juga belum memberikan komentar resmi terkait investigasi AS tersebut.

Seperti diketahui, kantor perwakilan dagang AS atau The U.S. Trade Representative's Office (USTR) tengah menginvestigasi kebijakan pajak digital yang diadopsi oleh beberapa negara seperti India, Italia, Brasil dan Indonesia.

Investigasi tersebut disebut-sebut merupakan pintu masuk bagi pemerintah administrasi Donald Trump untuk bisa menerapkan tarif balasan sehingga berpotensi menyulut ketegangan perdagangan internasional.

Baca Juga: Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa (Bagian 2)

Bukan kali ini saja AS melayangkan ancaman perihal pajak digital. Beberapa bulan yang lalu, AS sempat mengancam melakukan retaliasi dagang ketika Prancis berencana mengenakan pajak penjualan digital dengan tarif 3%.

Sementara itu, pajak layanan digital di India (equalisation levy) baru saja ditingkatkan pada awal April 2020. Tarif pungutan tersebut sebesar 2% untuk transaksi perusahaan luar negeri untuk layanan digital yang dapat diakses konsumen domestik.

Pungutan ini berlaku untuk raksasa e-Commerce asing yang sebagian besar bermarkas di AS seperti Amazon. Pajak digital ala India sebelumnya sempat dikeluhkan oleh induk usaha Google yakni Alphabet Inc. (rig)

Baca Juga: 'Kami Harus Kenali Wilayah'

Topik : pajak digital, india, pajak internasional, AS, retaliasi dagang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:08 WIB
KEBERATAN PAJAK (7)
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 13:27 WIB
TRANSFER DAERAH
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
berita pilihan
Minggu, 09 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN BREBES
Minggu, 09 Agustus 2020 | 13:01 WIB
KEUANGAN NEGARA
Minggu, 09 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 09 Agustus 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 10:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Minggu, 09 Agustus 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 09 Agustus 2020 | 06:01 WIB
BELANJA SOSIAL
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI