Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kemenkeu Sebut PMK Soal Perpanjangan Insentif Pajak Tengah Diundangkan

A+
A-
14
A+
A-
14
Kemenkeu Sebut PMK Soal Perpanjangan Insentif Pajak Tengah Diundangkan

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan masih menyusun regulasi perpanjangan sejumlah insentif pajak untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada tahun ini.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai payung hukum pemberian insentif tengah dalam proses pengundangan. Menurutnya, ketentuan tersebut akan segera dirilis dalam waktu dekat.

"Regulasinya dalam proses pengundangan. Tunggu beberapa hari ini ya," katanya, Jumat (27/1/2022).

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Yon tak memerinci PMK yang sedang dipersiapkan tersebut. Menurutnya, ketentuan detail mengenai perpanjangan insentif akan termuat dalam PMK tersebut. Meski begitu, sinyal perpanjangan untuk beberapa jenis insentif pajak sempat disampaikan pemerintah.

"Untuk detailnya nanti tunggu regulasinya ya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk mobil dan PPN DTP untuk rumah pada 2022.

Baca Juga: IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Pada PPnBM mobil DTP, skemanya akan berubah dari tahun lalu karena kini hanya menyasar mobil seharga Rp200 juta ke bawah dan Rp200-Rp250 juta.

Pada mobil seharga Rp200 juta ke bawah atau tipe low cost green car (LCGC), yang menurut PP 74/2021 dikenakan PPnBM 3%, diberikan insentif PPnBM DTP dengan besaran yang berbeda setiap kuartal. Pada kuartal I/2021, masyarakat membayar PPnBM 0%.

Kemudian, besaran pengurangan tarif PPnBM DTP akan turun menjadi 2% pada kuartal II/2022 dan hanya 1% pada kuartal III/2022.

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Untuk mobil Rp200-Rp250 juta yang dikenakan pajak 15%, pemerintah memberikan diskon 50% yang diberikan hanya pada kuartal I/2022. Artinya, masyarakat hanya cukup membayar PPnBM sebesar 7,5%.

Memasuki kuartal II/2022, tidak ada diskon pajak yang diberikan sehingga PPnBM atas mobil harus dibayar penuh.

Kemudian, insentif PPN rumah DTP akan diperpanjang mulai dari Januari hingga Juni 2022. Besaran insentifnya juga berkurang separuh dari tahun lalu. Untuk rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, diskon PPN hanya diberikan 50%.

Baca Juga: Tawarkan SBR011, Kemenkeu: Alternatif Investasi Aman dan Menguntungkan

Untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, insentif PPN DTP yang diberikan hanya 25%.

Selain dua insentif tersebut, insentif PPh final UMKM DTP juga diperpanjang pada tahun ini. Insentif itu akan melengkapi stimulus lain yang diberikan pemerintah, seperti subsidi bunga UMKM, baik KUR maupun non-KUR, dan penjaminan kredit UMKM.

Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp455,62 triliun, yang terdiri atas bidang kesehatan senilai Rp122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Khusus pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya dipakai untuk program padat karya; pariwisata dan ekonomi kreatif; ketahanan pangan; ICT; dukungan UMKM; penyertaan modal negara; kawasan industri; serta insentif perpajakan. (rig)

Topik : staf ahli menteri keuangan yon arsal, insentif pajak, kemenkeu, APBN 2022, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Mei 2022 | 09:30 WIB
PEMERIKSAAN BPK

Soal Pemeriksaan Pajak, Begini Temuan BPK

Selasa, 24 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sudah Mulai Lakukan Penelitian Komprehensif atas SPT Tahunan

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian