Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Sebut Dana Hibah Pariwisata Tahun Lalu Hanya Terserap 69%

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemenkeu Sebut Dana Hibah Pariwisata Tahun Lalu Hanya Terserap 69%

Ilustrasi. Wisatawan domestik mengunjungi miniatur menara Petronas yang dibangun untuk mengembangkan pariwisata bahari di pesisir pantai Lhok Seudu, Aceh Besar, Aceh, Sabtu (9/1/2021). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melaksanakan sinergi atau kerjasama dengan berbagai pihak untuk memulihkan sektor wisata termasuk wisata bahari yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Perimbangan Keuangan mencatat realisasi penyaluran dana hibah pariwisata hingga akhir 2020 hanya mencapai Rp2,26 triliun, atau 69% dari total pagu anggaran yang dialokasikan.

Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menyatakan pemerintah menyalurkan dana hibah pariwisata sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pemerintah mengalokasikan dana Rp3,3 triliun untuk dana hibah tersebut.

"Dana hibah pariwisata ini untuk membantu pemda serta industri hotel dan restoran yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD) serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19," tulis DJPK dalam media sosial, Selasa (19/1/2021).

Baca Juga: Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan penyerapan dana hibah tidak mampu mencapai pagu yang ditetapkan akibat keterbatasan regulasi dan waktu.

Untuk itu, Sandi berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap mengucurkan dana hibah pariwisata pada 2021 agar makin banyak peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Salah satu syarat pengusaha bisa mendapatkan dana hibah adalah data setoran pajak. Pemda yang menyalurkan dana hibah kepada hotel dan restoran harus mencantumkan nilai pajak hotel dan pajak restoran yang dibayarkan oleh pelaku usaha pada 2019.

Baca Juga: AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Makin banyak nominal pajak yang dibayarkan, makin besar pula nominal dana hibah pariwisata yang diterima masing-masing pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga tidak boleh memiliki tunggakan pajak dan harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

Senada, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Atep Budiman menilai persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenparekraf tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sehingga pemda kesulitan dalam menyalurkan dana tersebut.

"Waktu yang diberikan bagi pemda untuk mengelola [seharusnya] lebih panjang, tidak seperti kemarin di akhir tahun anggaran dan sangat mepet," ujar Atep seperti dilansir metropolitan.id.

Baca Juga: Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Akibat kendala tersebut, hanya 48 hotel dan 32 restoran dari total 1.600 hotel dan restoran di Kota Bogor yang pada akhirnya bisa menikmati dana hibah pariwisata. (rig)

Topik : dana hibah pariwisata, stimulus fiskal, hotel, sandiaga uno, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 19:30 WIB
MALTA

Pulihkan Ekonomi, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Insentif, Investasi Kendaraan Listrik Diharapkan Makin Menarik

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Kapitalisasi Pasar Modal Masih Rendah, Luhut Janji Perluas Insentif

berita pilihan

Senin, 18 Oktober 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif