Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Rilis Aturan Baru Soal Tanda Tangan Elektronik Wajib Pajak

A+
A-
49
A+
A-
49
Kemenkeu Rilis Aturan Baru Soal Tanda Tangan Elektronik Wajib Pajak

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menerbitkan ketentuan baru perihal penggunaan tanda tangan elektronik oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban pajak secara elektronik.

Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63/2021. PMK tersebut juga merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2011 s.t.d.d PP No. 9/2021.

"Dokumen elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik ditandatangani oleh wajib pajak dengan menggunakan tanda tangan elektronik," bunyi Pasal 3 ayat (2) PMK 63/2021, dikutip Selasa (15/6/2021).

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Tanda tangan elektronik pada PMK ini didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Terdapat dua tanda tangan elektronik yang diatur pada PMK ini antara lain tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi.

Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat dengan memakai sertifikat elektronik. Adapun sertifikat elektronik adalah sertifikat yang diterbitkan penyelenggara sertifikasi elektronik instansi atau noninstansi.

Baca Juga: Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

Sementara itu, tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan kode otorisasi Ditjen Pajak (DJP).

"Kode otorisasi DJP adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh DJP," bunyi Pasal 1 nomor 5 PMK 63/2021.

Bagi wajib pajak orang pribadi, penandatangan dokumen elektronik dilakukan dengan dua cara antara lain dengan menggunakan sertifikat elektronik atau menggunakan kode otorisasi DJP wajib pajak orang pribadi yang dimaksud.

Baca Juga: Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN

Bila wajib pajak yang dimaksud bukan wajib pajak orang pribadi, penandatanganan dokumen elektronik dilakukan menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP orang pribadi yang merupakan wakil dari wajib pajak.

Dalam hal wajib pajak orang pribadi ataupun badan menunjuk kuasa, kuasa wajib pajak tersebut dapat menandatangani dokumen elektronik menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP kuasa wajib pajak.

"Dokumen elektronik yang ditandatangani ... memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen cetakan (manual) yang ditandatangani selain dengan menggunakan tanda tangan elektronik," bunyi Pasal 6 ayat (5) PMK 63/2021.

Baca Juga: Sendok dan Garpu Berbahan Plastik Bakal Dikenai Cukai

PMK ini telah diundangkan pada 8 Juni 2021 dan ditetapkan mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan. (rig)

Topik : kemenkeu, PMK 63/2021, tanda tangan elektronik, wajib pajak, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daro Awaludin

Selasa, 06 Juli 2021 | 12:42 WIB
Pengajuan sertifikat elektronik tersertifikasi non instansi lewat mana? di peraturan disebutkan, lewat laman DJP yang terintegrasi dengan laman penerbit sertifikat elektronik. Itu ada di mana?
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan