KOTA BANDUNG

Kejar Target, Pemeriksaan Wajib Pajak PBB Dilakukan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 18 Juni 2021 | 12:19 WIB
Kejar Target, Pemeriksaan Wajib Pajak PBB Dilakukan

Ilustrasi.

BANDUNG, DDTCNews – Pemkot Bandung, Jawa Barat menyatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga kuartal II/2021 masih terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hendryco A. Sapiie mengatakan realisasi PAD hingga kuartal II/2021 senilai Rp548 miliar. Jumlah tersebut baru memenuhi 20,31% dari target tahun ini senilai Rp2,7 triliun.

Dia menyampaikan kondisi perekonomian belum kembali normal pada semester I/2021. Hal tersebut kemudian menekan penerimaan PAD dari 9 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemkot Bandung.

Baca Juga:
PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

"Karena hotel, restoran, tempat hiburan masih banyak yang tutup. Kalau dari PBB memang tidak terasa. Namun, karena pendapatan mereka turun jadi secara tidak langsung pendapatan pajak kita juga menurun," katanya, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Hendryco menjelaskan jenis pungutan yang paling terdampak pandemi adalah pajak hiburan. Menurutnya, setoran pajak hiburan paling rendah dibandingkan dengan kinerja pada jenis pajak daerah lainnya.

Penutupan tempat hiburan memberikan dampak pada setoran pajak dari pelaku usaha. Realisasi penerimaan pajak hiburan baru senilai Rp5,4 miliar atau 6,10% dari target tahun ini yang dipatok senilai Rp90 miliar.

Baca Juga:
Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Sementara itu, penerimaan pajak yang tinggi hingga kuartal II/2021 adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Nilainya mencapai Rp215 miliar atau 30,97% dari target 2021 senilai Rp937 miliar.

Menurutnya, Pemkot Bandung masih optimistis target PAD pada tahun ini bisa dipenuhi. Dia menyatakan inovasi menjadi andalan pemkot menggenjot setoran PAD dari pajak daerah.

Salah satu yang dilakukan adalah pemeriksaan wajib pajak PBB-P2 dengan nilai pokok pajak tidak wajar. Kemudian pemkot juga memperbaiki tata kelola sistem agar menghasilkan data yang lebih akurat. Pemkot mengirim surat edaran yang berisi imbauan kepada wajib pajak daerah.

"Untuk mempermudah mereka dalam bayar pajak, khususnya PBB, Bapenda bekerja sama dengan Bank Bandung dan OVO. Insyaallah dalam waktu dekat terealisasi," imbuhnya, seperti dilansir Poskota Jabar. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Daerah dari WP Tertentu Bisa Dibayarkan Pemerintah, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Status PTKP, Karyawan Perlu Serahkan Surat Pernyataan Tanggungan

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025