Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kejar Target, Pemeriksaan Wajib Pajak PBB Dilakukan

A+
A-
1
A+
A-
1
Kejar Target, Pemeriksaan Wajib Pajak PBB Dilakukan

Ilustrasi.

BANDUNG, DDTCNews – Pemkot Bandung, Jawa Barat menyatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga kuartal II/2021 masih terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hendryco A. Sapiie mengatakan realisasi PAD hingga kuartal II/2021 senilai Rp548 miliar. Jumlah tersebut baru memenuhi 20,31% dari target tahun ini senilai Rp2,7 triliun.

Dia menyampaikan kondisi perekonomian belum kembali normal pada semester I/2021. Hal tersebut kemudian menekan penerimaan PAD dari 9 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemkot Bandung.

Baca Juga: Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

"Karena hotel, restoran, tempat hiburan masih banyak yang tutup. Kalau dari PBB memang tidak terasa. Namun, karena pendapatan mereka turun jadi secara tidak langsung pendapatan pajak kita juga menurun," katanya, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Hendryco menjelaskan jenis pungutan yang paling terdampak pandemi adalah pajak hiburan. Menurutnya, setoran pajak hiburan paling rendah dibandingkan dengan kinerja pada jenis pajak daerah lainnya.

Penutupan tempat hiburan memberikan dampak pada setoran pajak dari pelaku usaha. Realisasi penerimaan pajak hiburan baru senilai Rp5,4 miliar atau 6,10% dari target tahun ini yang dipatok senilai Rp90 miliar.

Baca Juga: Buka Kamar Untuk Isoman, Pengusaha Hotel Bisa Dapat Pembebasan Pajak

Sementara itu, penerimaan pajak yang tinggi hingga kuartal II/2021 adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Nilainya mencapai Rp215 miliar atau 30,97% dari target 2021 senilai Rp937 miliar.

Menurutnya, Pemkot Bandung masih optimistis target PAD pada tahun ini bisa dipenuhi. Dia menyatakan inovasi menjadi andalan pemkot menggenjot setoran PAD dari pajak daerah.

Salah satu yang dilakukan adalah pemeriksaan wajib pajak PBB-P2 dengan nilai pokok pajak tidak wajar. Kemudian pemkot juga memperbaiki tata kelola sistem agar menghasilkan data yang lebih akurat. Pemkot mengirim surat edaran yang berisi imbauan kepada wajib pajak daerah.

Baca Juga: Longgarkan Arus Kas Pelaku Usaha, Tambahan Insentif Pajak Diberikan

"Untuk mempermudah mereka dalam bayar pajak, khususnya PBB, Bapenda bekerja sama dengan Bank Bandung dan OVO. Insyaallah dalam waktu dekat terealisasi," imbuhnya, seperti dilansir Poskota Jabar. (kaw)

Topik : Kota Bandung, pajak daerah, pemeriksaan, PBB

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 Juli 2021 | 10:30 WIB
KOTA CIMAHI

Segera Urus! Pemutihan Tunggakan PBB-P2 Berlaku Hingga 31 Agustus

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Siap-Siap! Pemutihan Pajak untuk Warga Jabar Diadakan Kembali

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pusat Perbelanjaan Butuh Relaksasi Pajak Daerah

Kamis, 22 Juli 2021 | 16:04 WIB
PROVINSI JAMBI

Puluhan Ribu WP Sudah Ikut, Pemutihan Pajak Kendaraan Jilid II Dikaji

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun