Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Keabsahan Surat Penetapan dan Penentuan Tarif Preferensi ATIGA

A+
A-
4
A+
A-
4
Keabsahan Surat Penetapan dan Penentuan Tarif Preferensi ATIGA

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa kepabeanan mengenai keabsahan surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP) dan penentuan tarif preferensi Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Dalam kasus ini, wajib pajak berdalil bahwa pihaknya tidak setuju dengan koreksi yang ditetapkan otoritas kepabeanan. Wajib pajak telah memenuhi seluruh ketentuan untuk memperoleh tarif preferensi ATIGA. Selain itu, impor barang dengan skema third country invoicing tetap dapat memanfaatkan tarif preferensi sepanjang dapat dibuktikan adanya keterkaitan antarpihak dalam transaksi.

Sebaliknya, otoritas kepabeanan menyatakan bahwa wajib pajak tidak memenuhi syarat untuk memanfaatkan tarif preferensi ATIGA. Selain itu, saat proses banding wajib pajak tidak pernah mempermasalahkan keabsahan SPKTNP yang ditandatangani oleh Direktur Audit Kepabeanan. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa melebihi yang dimohonkan para pihak.

Baca Juga: Sengketa Keabsahan Surat Banding dan Objek PPN yang Tidak Dilaporkan

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan membatalkan penetapan otoritas kepabeanan. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan dari otoritas kepabeanan selaku Pemohon PK.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas kepabeanan. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa SPKTNP No. 481/BC.6/2014 tertanggal 24 November 2014 yang ditandatangani oleh Plt Direktur Audit Kepabeanan tidak sah dan batal demi hukum.

Baca Juga: Ini 8 Orang yang Lulus Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak 2020

Berdasarkan PMK 117/2009, pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, penjatuhan hukuman disiplin, penetapan surat keputusan, dan keputusan yang menyebabkan pengeluaran negara. Dengan demikian, Plt Direktur Audit Kepabeanan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penetapan tersebut.

Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan membatalkan penetapan otoritas kepabeanan. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68881/PP/M.VIIA/19/2016 tertanggal 1 Maret 2016, otoritas kepabeanan mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 22 Juni 2016.

Pokok sengketa perkara a quo adalah koreksi bea masuk yang ditetapkan otoritas kepabeanan dalam SPKTNP No. 481/BC.6/2014 tertanggal 24 November 2014 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa atas Harga Jual Batu Bara yang Tidak Wajar

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim audit dalam laporan hasil audit No. 267/BC.62/IU/2014 tertanggal 17 November 2014 (LHA 267), terdapat beberapa fakta yang ditemukan.

Pertama, terdapat dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) yang tidak memenuhi ketentuan preferensi tarif bea masuk dengan skema ATIGA. Kedua, surat keterangan asal (SKA) formulir D atas barang yang diberitahukan dengan tarif preferensi tidak diberikan tanda centang (√) pada kolom third country invoicing.

Ketiga, Pemohon PK tidak dapat menemukan informasi perusahaan yang mengeluarkan invoice. Padahal, informasi tersebut wajib dicantumkan dalam formulir. Dengan demikian, SKA formulir D tidak dapat diterima sebagai dasar pemberian tarif preferensi.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Hak Pemajakan atas Penghasilan Bunga Pinjaman

Atas kesalahan dan tidak terpenuhinya unsur dalam memperoleh tarif preferensi ATIGA, Pemohon PK menerbitkan SPKTNP No. 481/BC.6/2014. Dengan demikian, Pemohon menilai atas importasi barang seharusnya dikenakan tarif umum. Selain itu, Pemohon PK menilai bahwa Termohon wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang kurang dibayar.

Lebih lanjut, Pemohon menyatakan bahwa SPKTNP No. 481/BC.6/2014 yang ditandatangani oleh Plt Direktur Audit Kepabeanan sah secara hukum. Sebab, surat penetapan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa surat yang diajukan Pemohon PK sebagai bukti baru (novum) dalam persidangan.

Adapun bukti surat yang dimaksud membuktikan perihal tata cara pengangkatan PNS sebagai pelaksana tugas dan kewenangan pejabat pelaksana tugas dan pelaksana harian. Dalam bukti surat yang diajukan tersebut, menandatangani penetapan menjadi salah satu kewenangan Plt Direktur Audit Kepabeanan.

Baca Juga: Pengadilan Pajak Tolak Gugatan Tagihan Pajak Warisan Rp1 Triliun

Saat proses banding, Termohon tidak pernah mempermasalahkan keabsahan SPKTNP No. 481/BC.6/2014 yang ditandatangani oleh Plt Direktur Audit Kepabeanan. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa melebihi yang dimohonkan para pihak. Termohon sehingga putusan Pengadilan Pajak menjadi ultra petita.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan keberatan dengan penetapan Pemohon PK. Termohon PK telah mencantumkan dengan benar nomor referensi SKA dan kode fasilitas. Dalam formulir D tidak terdapat kolom third party invoicing sehingga kewajiban membubuhkan tanda centang (√) tidak dapat dilakukan.

Meskipun tidak ada ada informasi pihak yang mengeluarkan invoice, Termohon sudah mencantumkan nomor dan tanggal invoice. Adapun SKA tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang sehingga Termohon dapat menjamin kevalidan dokumen.

Baca Juga: Tak Ada Bukti, Malaysia Setop Penyelidikan Safeguard Atas Keramik RI

Selain itu, impor barang dengan menggunakan skema third country invoicing tetap dapat diberikan tarif preferensi ATIGA. Tarif preferensi ATIGA dapat diberikan sepanjang ditemukan bukti-bukti saling keterkaitan antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam hal ini, Termohon PK dapat membuktikan keterkaitan antarpihak dalam transaksi.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan membatalkan penetapan Pemohon PK sehingga bea masuk dan PDRI yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat. Terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, SPKTNP No. 481/BC.6/2014 yang ditandatangani oleh Plt Direktur Audit yang berisi tagihan bea masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 sebesar Rp7.466.670.000 tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga: Jabatan-Jabatan yang Tidak Bisa Dirangkap Hakim Pengadilan Pajak

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan, dalil Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara ini, Plt Direktur Audit Kepabeanan tidak memiliki kewenangan hukum untuk menerbitkan SPKTNP No.481/BC.6/2014. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak memiliki legalitas dan validitas hukum sehingga tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tidak beralasan sehingga harus ditolak. Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Sengketa Penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Kurang Bayar

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa, bea masuk, ATIGA
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 30 Desember 2020 | 10:04 WIB
PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 29 Desember 2020 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 29 Desember 2020 | 15:32 WIB
MALAYSIA
Senin, 28 Desember 2020 | 09:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Kamis, 28 Januari 2021 | 11:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 11:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 10:22 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 10:16 WIB
STIMULUS FISKAL
Kamis, 28 Januari 2021 | 09:46 WIB
VAKSINASI
Kamis, 28 Januari 2021 | 09:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 09:13 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 28 Januari 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL