BERITA TERKINI
Ilustrasi. Perajin memproduksi gitar di Desa Meunasah Mesjid, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (8/1/2021). Pelaku UMKM produktif rumahan tersebut mengaku belum menerima bantuan apapun yang digelontorkan pemerintah, bertahan memproduksi gitar yang dijual seharga Rp.3 juta hingga Rp5 juta per gitar meski permintaan sepi dampak pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/Rahmad/foc.
JAKARTA, DDTCNews – Insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk UMKM akan kembali diberikan pada 2021. Rencana kebijakan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (2/1/2021).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian insentif PPh final DTP untuk UMKM – yang juga sudah diberikan pada tahun lalu – akan masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021.
“Implementasi dari insentif perpajakan untuk PEN 2021 akan dilakukan dan merupakan kelanjutan dari PEN 2020," katanya.
Sri Mulyani menyatakan PPh final DTP untuk UMKM menjadi salah satu dari sejumlah insentif pajak yang akan kembali diberikan. Namun, dia masih belum memerinci rencana payung hukum – yang hingga saat ini belum terbit – serta pagu anggaran yang disediakan.
Selain mengenai insentif PPh final DTP, ada pula bahasan terkait dengan tren sengketa transfer pricing yang makin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menyikapi hal ini, otoritas terus melakukan upaya pencegahan melalui Advance Pricing Agreement (APA).
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Pemerintah tetap akan memberikan dukungan kepada dunia usaha, termasuk melalui insentif pajak, agar bisa pulih dari pandemi Covid-19. Namun, kemampuan APBN yang terbatas menyebabkan pemerintah tidak bisa memberikan insentif pajak untuk koperasi sebanyak tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan mengatakan APBN 2021 akan lebih banyak untuk menjaga kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Harusnya seluruh segmen [usaha] kami perbaiki. Namun, dari APBN akan banyak untuk menjaga kelangsungan hidup dunia usaha mikro dan kecil," katanya. (DDTCNews)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mengubah daftar sektor usaha yang akan memperoleh insentif pajak tahun ini. Perubahan itu menyesuaikan kondisi bisnis di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Sebagian usaha masih tertekan sedangkan yang lain mulai membaik.
"Dengan kondisi industri yang beragam, kebijakan insentif fiskal 2021 secara umum akan terdiri atas kebijakan yang dapat berlaku untuk seluruh sektor atau across the board maupun kebijakan yang lebih spesifik untuk sektor-sektor tertentu," katanya. (DDTCNews)
Ditjen Pajak (DJP) mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas APA. Dalam PER-17/PJ/2020 – aturan turunan PMK 22/2020 – ada opsi peninjauan kembali APA yang sudah disepakati jika pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19.
"Jika APA sudah disepakati sebelum pandemi dan ternyata bisnisnya terimbas negatif maka bisa melakukan peninjauan kembali. Sampai saat ini sudah ada 1 permohonan peninjauan kembali yang diterima. Jadi, bisa duduk bersama dan didiskusikan," ujar Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional DJP Dwi Astuti. (DDTCNews)
Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan manfaat dari APA tidak hanya menjadi alat untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak terkait dengan transaksi lintas batas dengan perusahaan afiliasi di luar negeri.
Menurutnya, APA menawarkan kepastian bagi wajib pajak khususnya dari luar negeri dan memilih Indonesia sebagai destinasi investasi. Dia menuturkan kepastian hukum yang lebih baik merupakan salah satu bentuk insentif bagi pelaku usaha penanaman modal dari luar negeri.
"APA selain menjadi alternatif solusi terbaik juga menjadi insentif yang bisa dinikmati wajib pajak penanaman modal asing saat melakukan transaksi hubungan istimewa," katanya. (DDTCNews)
RPP Perlakuan Perpajakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mengatur tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen yang diterima mitra investasi subjek pajak luar negeri (SPLN) dari kuasa kelola sebesar 7,5%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif itu lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Menurutnya, tarif yang kecil itu menjadi insentif agar investor asing tertarik menanamkan modalnya melalui LPI.
“Tujuannya memang memberikan insentif sehingga para investor ini tertarik untuk menjadi mitranya LPI," katanya. Simak ‘Pajak Dividen Mitra Investasi dari Kuasa Kelola LPI, Ini Kata Menkeu’. (DDTCNews/Kontan)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan semua menteri keuangan di dunia telah melewati tantangan berat pada tahun lalu. Penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan di sisi lain penerimaan negara mengalami kontraksi.
Dalam situasi pandemi tersebut, Sri Mulyani menyebut ekonomi digital justru tumbuh dengan cepat. Misalnya di Indonesia, transaksi digital hingga Juli 2020 sudah tumbuh hingga 25%. Dia menilai konsensus mengenai pajak digital sudah makin mendesak.
Menurutnya, pemberlakuan pajak digital juga bisa membantu negara-negara di dunia melakukan konsolidasi fiskal setelah pandemi Covid-19. Pengenaan pajak digital juga akan efektif mencegah negara-negara di dunia kehilangan basis pajak dari kegiatan ekonomi digital.
"Pajak digital dengan kesepakatan internasional akan menjadi satu hal yang penting, adil, dan pada saat yang sama powerful untuk setiap negara," ujarnya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)
